DIALEKTIKA KUNINGAN — Gedung Pendopo Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, digeruduk ramai oleh aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berdemonstrasi memberikan rapor merah tepat di momen satu tahun kepemimpinan kepala daerah, Jumat (20/2/2026).
Sayangnya, massa aksi tidak bisa bertemu langsung dengan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar yang di saat bersamaan harus ke Jakarta untuk agenda kedinasan.
Bukan tanpa alasan, orang nomor satu di Kuningan itu rupanya sedang menjalani audiensi krusial dengan Menteri Pekerjaan Umum guna membahas percepatan infrastruktur daerah.
Selain urusan jalan, Bupati Kuningan juga dijadwalkan menyambangi Kemendikbudristek untuk membawa sejumlah usulan strategis terkait sektor pendidikan.
Wabup Kuningan, Tuti Andriani menegaskan bahwa jadwal ke Ibu Kota ini sudah dipatok sejak tiga hari lalu, jauh sebelum rencana aksi mahasiswa mencuat.
“Tadi habis Jumat-an beliau berkabar, hasilnya positif. Ada titik terang untuk lanjutan anggaran jalan lingkar timur-selatan dan urusan pendidikan,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan mahasiswa soal getah pinus dan hutan, Amih Tuti menyebut urusan itu sebenarnya ranah kementerian, namun pemda sudah melayangkan surat resmi ke pihak Balai TNGC.
Terkait kritik tajam atas kinerja setahun pemerintahannya, Tuti menganggap hal itu sebagai hak setiap warga negara dalam berdemokrasi.
“Penilaian itu hak masing-masing, kami hargai aspirasi mahasiswa tapi pemerintah tentu punya aturan dan kewenangan dalam bekerja,” tambahnya lagi.
Senada dengan itu, Sekda Kuningan, Uu Kusmana memastikan pihaknya sangat terbuka terhadap kritik sebagai bahan evaluasi pembangunan Kuningan ke depan.
Meski sempat memanas, aksi penyampaian pendapat ini berakhir dengan tertib di bawah pengawalan ketat personel kepolisian dan Satpol PP.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
