DIALEKTIKA (OPINI / 19-1-2026) — Di tengah kemelut nilai dan arah bangsa yang semakin membingungkan, anak-anak bangsa sesungguhnya sedang berdiri di hadapan sebuah situasi batas. Situasi ini bukan muncul secara tiba-tiba, melainkan akumulasi panjang dari tindakan-tindakan masa lalu yang keliru, kompromistis, dan tidak berakar pada kesadaran ideologis. Hari ini adalah hasil dari kemarin; dan kemarin adalah jejak dari pikiran yang malas, rasionalitas yang lumpuh, serta keberanian moral yang sejak lama dikhianati.
Inilah yang membuat kehidupan sosial bangsa ini terdampar pada situasi yang absurd: berjalan, tetapi tidak tahu ke mana; bergerak, tetapi tanpa arah; hidup, tetapi kehilangan makna historisnya. Namun hari ini juga menyediakan hamparan luas bagi kemungkinan lain. Hari ini adalah ruang yang disediakan oleh hukum rasional sejarah untuk berpikir secara logis dan realistis. Hari ini menjadi momentum bagi anak-anak bangsa untuk merangkai tindakan-tindakan produktif, melompati situasi batas sosial yang absurd itu, dan kembali menegaskan keberadaannya sebagai subjek sejarah, bukan sekadar objek kekuasaan.
Eksistensi anak-anak bangsa hari ini sesungguhnya sedang terancam dari berbagai arah.
Ancaman itu tidak selalu hadir dalam bentuk kekerasan fisik, tetapi justru menyusup melalui lembaga-lembaga yang tampak sah dan normal. Lembaga pemerintahan, lembaga politik, lembaga sosial, dan lembaga kebudayaan telah menjadi ruang bercokolnya hantu-hantu kekuasaan yang menggerogoti kesadaran publik. Dalam bentuk fenomena sosial, ancaman itu menjelma sebagai perang—baik perang senjata maupun perang opini—kemiskinan yang dilembagakan, kekayaan yang dipuja, alam yang dirusak, popularitas yang didewakan, jabatan yang diperebutkan, hingga kematian yang diperdagangkan secara simbolik.
Pada level esensial, ancaman itu hadir dalam bentuk bahasa yang menipu, fanatisme yang membutakan, perjuangan palsu, dan pengorbanan yang dimanipulasi. Inilah lanskap konkret kehidupan anak-anak bangsa hari ini. Dalam situasi semacam ini, pemerintah Republik Indonesia justru memperlihatkan kegagalan berpikir yang bersifat struktural. Kebodohan yang tampak bukan semata-mata kebodohan individu, melainkan kebodohan sistemik yang menjangkiti cara negara merumuskan dan menjalankan kebijakan.
Apa pun kebijakan yang diproduksi, pada akhirnya jatuh pada pola yang sama: tidak fundamental, tidak substansial, dan tidak terkoneksi dengan sasaran kebijakan itu sendiri. Kebijakan dibuat sekadar untuk merespons tekanan sesaat, meredam kegaduhan, atau menjaga stabilitas semu, bukan untuk menyelesaikan persoalan mendasar bangsa. Negara berjalan dengan logika tambal sulam, bukan dengan visi historis.
Akar dari persoalan ini terletak pada kenyataan pahit bahwa Republik Indonesia belum melahirkan tradisi pemikiran kenegaraan yang matang. Negeri ini belum memiliki Guru Besar Kebijakan, dan lebih parah lagi, belum memiliki Guru Besar Kebijaksanaan. Yang bertebaran hanyalah teknokrat prosedural dan politisi pragmatis yang piawai berbicara, tetapi miskin hikmah. Padahal kebijakan tanpa kebijaksanaan hanyalah perintah kosong yang berpotensi melukai rakyat, sementara kebijaksanaan tanpa kebijakan hanyalah renungan tanpa daya ubah.
Dalam negara yang sehat, kebijakan dan kebijaksanaan seharusnya melekat secara inheren pada diri pembuat kebijakan. Ketika keduanya tercerai-berai, kekuasaan kehilangan arah, negara kehilangan akal sehat, dan pemerintahan berubah menjadi mesin administratif tanpa kesadaran etis. Lebih ironis lagi, dalam kondisi ketika logika dan rasionalitas seharusnya menjadi fondasi kehidupan berbangsa, justru berpikir logis dianggap tidak sopan. Rasionalitas dipandang sebagai ancaman, bukan sebagai kebutuhan.
Budaya rasional belum tumbuh sebagai kebiasaan kolektif, baik di kalangan elit maupun di tengah masyarakat. Akibatnya dapat dipastikan: bangsa ini akan kesulitan melanjutkan perjalanan sejarahnya.
Negara yang alergi terhadap rasionalitas hanya memiliki dua kemungkinan—mandek atau bubar. Rakyat dan pemerintah terjebak dalam lingkaran yang sama. Pemerintah bodoh melahirkan kebijakan bodoh, dan kebijakan bodoh memelihara kebodohan rakyat. Dan pemerintah memelihara kebohongan terus menerus!
Ketahuilah, wahai anak-anak bangsa, bahwa negara bangsa Indonesia saat ini sedang berada pada situasi sosial yang meruncing dan mencekam. Sandaran kebenaran semakin kabur, patokan nilai semakin rapuh, dan musuh-musuh Pancasila bercokol hampir di setiap lini kehidupan sosial. Dalam kondisi seperti ini, para revolusioner—para pejuang pemikir, para pemikir pejuang—tidak pernah berhenti bergerak. Mereka bekerja dengan alat yang bernama api abadi revolusi, api kesadaran yang menyala untuk membongkar kebusukan etis dan moral yang disembunyikan di balik bahasa kekuasaan.
Setelah didemo oleh aktivis lingkungan pada tanggal 6 Januari 2026 dalam aksi yang berjudul Save Ciremai depan Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat terkait situasi kritis pengelolaan kawasan konservasi oleh Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC), akhirnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab dipanggil KDM, turun melakukan inspeksi mendadak (sidak) terkait kerusakan dan kesalahan dalam pengelolaan kawasan konservasi Gunung Ciremai khususnya yang berada di wilayah Kabupaten Kuningan. Kedatangan KDM adalah bukti historis adanya tata kelola yang menyimpang dan dilakukan pembiaran. Ketika pemerintahan negara-negara lain sedang sibuk mewujudkan indeks kebahagiaan, warga negara Indonesia saat ini justru sibuk mengoreksi pemerintahan.
Ironisnya meskipun mayoritas masyarakat Kuningan meyakini banyak permainan oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang melakukan eksploitasi terhadap kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) seperti melakukan aktivitas pencurian kayu atau pembalakan liar, penyadapan getah pinus tanpa izin, pemanfaatan atau penjualan mata air ilegal, pembukaan lahan dan wisata di lereng gunung Ciremai. Gerakan perubahan mencegah kerusakan lingkungan tersebut sangat sulit untuk dilakukan secara kolektif karena para pengambil kebijakan, intelektual atau aktivis dan tokoh masyarakat banyak yang memilih diam tidak berani bersuara alias pengecut.
Sekarang adalah momentum merangkai tindakan produktif. Menguji apakah situasi sosial yang sedang berlangsung benar-benar membahayakan keselamatan anak-anak bangsa serta misi panggilan pengabdian untuk menjalankan tugas-tugas revolusioner secara terstruktur, sistematis, dan masif. Jika kesempatan perubahan ini kembali disia-siakan, maka jangan salahkan siapa pun ketika bangsa ini akhirnya runtuh oleh kebodohannya sendiri.***
Penulis: Uha Juhana (Ketua LSM Frontal)
Disclaimer: Artikel ini bukan produk jurnalistik dari Dialektika Kuningan. Kolom opini adalah wadah bagi akademisi/pakar/praktisi di bidang terkait dalam menyampaikan sudut pandang atau gagasannya.
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
