DIALEKTIKA KUNINGAN — Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, dalam refleksi Hari Pahlawan 10 November 2025, menyuarakan desakan kuat untuk kembali pada “Kesadaran Kolektif Etika Membangun Peradaban”.
Kompas Moral Bangsa dari UUD 1945
Pembukaan UUD 1945 dengan empat alinea mendalam menjadi norma fundamental negara, berfungsi sebagai landasan dan sumber segala hukum di Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 adalah kompas moral bangsa, bukan sekadar teks konstitusi.
Setiap alinea membawa makna esensial: kemerdekaan hak segala bangsa; cita-cita negara yang adil, bersatu, dan makmur; pernyataan kemerdekaan berkat rahmat Tuhan dan perjuangan; serta tujuan negara yang mencakup perlindungan, kesejahteraan, kecerdasan, dan ketertiban dunia, yang sekaligus memuat Pancasila.
Makna alinea UUD 1945 menekankan bahwa perjuangan bangsa harus selalu diarahkan untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran sejati.
Konstitusi tersebut merupakan wujud ideal kehidupan berbangsa, yang implementasinya harus dilihat dari “jantung nurani peradaban”, bukan hanya dari ilusi.
Bentuk ideal dalam konstitusi harus diwujudkan dari nurani terdalam, bukan dilihat dari angan-angan kosong (menara gading).
Krisis Etika dan Harga Peradaban
Uha Juhana mengingatkan, kemajuan peradaban selalu menuntut harga, yang tidak hanya diukur dalam angka dan grafik ekonomi, melainkan juga dalam moralitas, empati, dan arah jiwa bangsa.
Memori kolektif menunjukkan bahwa kemajuan sejati selalu menuntut harga mahal: moralitas dan empati, bukan sekadar statistik ekonomi.
Dalam konteks kemajuan global, krisis terbesar yang dihadapi manusia saat ini bukanlah persoalan ekonomi, melainkan krisis etika.
Krisis terbesar dunia—termasuk Indonesia—saat ini dinilai Uha bukanlah masalah ekonomi, melainkan kemerosotan etika publik dan kepemimpinan.
Kemakmuran sejati tidak akan pernah lahir dari keserakahan, melainkan dari kesadaran bersama untuk membangun peradaban yang adil dan beradab.
Kemakmuran hakiki hanya bisa lahir dari kesadaran kolektif untuk membangun peradaban yang berkeadilan, bukan dari keserakahan.
Kepemimpinan Ideologis dan Kuningan
Seorang pemimpin yang ideologis harus tetap setia pada cita-cita dan harapan rakyat, karena harga peradaban yang paling mahal adalah ketika bangsa memilih untuk tidak membayarnya sama sekali.
Pemimpin ideologis harus setia pada rakyat, sebab biaya untuk tidak memiliki peradaban yang beretika jauh lebih mahal daripada membayarnya.
Pemimpin pro-rakyat selalu bertindak dengan menimbang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam setiap keputusan, sebuah pesan sunyi yang harus didengar.
Pesan sunyi dari pemimpin pro-rakyat adalah bertindak dengan menimbang nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Uha Juhana menegaskan, rakyat harus masuk ke sentra kuasa ekonomi, karena angka makro hanyalah statistik; inilah “ongkos peradaban” yang sesungguhnya harus dibayar.
Rakyat harus dilibatkan dalam sentra ekonomi, karena “ongkos peradaban” sejati adalah harga dari kejujuran, empati, dan kesediaan menahan diri demi kebaikan bersama.
Menutup refleksinya, Uha Juhana secara spesifik menyoroti Kabupaten Kuningan, yang kini harus berani meninggalkan cara lama yang pragmatis demi menempuh jalan baru yang berkeadaban.
Dalam konteks Kabupaten Kuningan, inilah saatnya meninggalkan cara-cara lama yang pragmatis untuk membayar “ongkos peradaban” dengan jalan yang lebih berkeadaban.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
