DIALEKTIKA KUNINGAN — Suasana akrab terasa dalam kegiatan silaturahmi dan Halal Bihalal yang digelar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate pada Senin, 30 Maret 2026.
Acara itu dihadiri langsung Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi bersama para kepala daerah dan jajaran aparatur sipil negara dari berbagai daerah di Jawa Barat.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, ikut hadir dalam kegiatan tersebut dan mengikuti seluruh rangkaian acara.
Menurut Tuti, pertemuan itu bukan hanya menjadi momen saling bersalaman setelah Ramadan, tetapi juga kesempatan menerima arahan langsung dari pemerintah provinsi.
Ia mengatakan, ada penekanan agar kinerja ASN tetap dijaga meski kondisi fiskal daerah sedang menghadapi tantangan.
“Intinya silaturahmi dan halal bihalal bersama Bapak Gubernur dan seluruh jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, kami mendapatkan arahan bahwa kinerja ASN harus terus ditingkatkan. Meskipun kondisi fiskal saat ini tidak sedang baik-baik saja, namun diharapkan tidak mengurangi kualitas kinerja,” ujar Amih Tuti.
Pesan itu, menurut dia, penting menjadi pengingat bagi pemerintah daerah agar pelayanan publik tidak ikut menurun karena keterbatasan anggaran.
Dalam arahannya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi juga menyinggung soal efektivitas kerja birokrasi di lingkungan pemerintahan.
Ia mencontohkan kebijakan work from home (WFH) setiap Kamis di lingkungan Pemprov Jabar yang disebut tetap berjalan efektif.
“Kinerja itu bukan dilihat dari hadir atau tidaknya di kantor, tapi dari hasil pembangunannya. Selama ini administrasi berjalan baik, bahkan realisasi belanja anggaran bisa melampaui target,” kata Kang Dedi Mulyadi (KDM).
Selain itu, ia menilai penataan birokrasi masih perlu diperkuat, terutama pada tenaga teknis yang bekerja langsung di lapangan.
Menurut KDM, struktur birokrasi selama ini masih terlalu bertumpu pada jabatan struktural dibanding fungsi pelaksana.
Pertemuan tersebut juga menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Sejumlah agenda strategis ikut dibahas, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Lewat pertemuan ini, pemerintah daerah diharapkan tetap menjaga sinergi agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan searah di seluruh Jawa Barat.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
