DIALEKTIKA KUNINGAN — Agenda Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (Muscab PKB) Kabupaten Kuningan tahun ini mulai dibaca lebih dari sekadar forum pergantian kepengurusan rutin. Di internal partai, jadwal 5 April 2026 dianggap sebagai titik penting yang bisa menentukan arah organisasi lima tahun ke depan.
Pasalnya, mekanisme Muscab kali ini berubah. Jika pada periode sebelumnya ruang keputusan lebih terasa di tingkat daerah, sekarang hampir seluruh penentuan formasi inti berada di tangan DPP.
Perubahan itu membuat pembicaraan soal siapa yang berpeluang mengisi kursi ketua tidak lagi sepenuhnya ditentukan dari dinamika lokal.
Ketua DPC PKB Kuningan, Drs. H. Ujang Kosasih, M.Si., dalam rapat pleno Sabtu 14 Maret 2026, tidak menyinggung nama tertentu. Namun dari penjelasannya, terlihat bahwa peran daerah kini lebih banyak menyusun daftar nama untuk diajukan.
“Seluruh keputusan, baik menyangkut acara maupun personalia pengurus, ada di tangan DPP. DPC hanya bertugas mencatat dan menyampaikan nama-nama yang akan masuk kepengurusan melalui DPW,” ujarnya.
Dengan skema seperti itu, daftar nama yang disusun di daerah memang tetap penting, tetapi keputusan final berada di pusat.
Beberapa nama bisa saja dipanggil untuk proses pendalaman sebelum susunan akhir ditetapkan.
Model ini membuat Muscab tidak lagi sekadar arena konsolidasi biasa, melainkan ruang yang diam-diam dibaca banyak kader sebagai fase seleksi kepemimpinan.
Di tengah situasi tersebut, Ujang justru berkali-kali menekankan kata solid.
Nada itu muncul bukan tanpa alasan.
Dalam tradisi partai, perubahan mekanisme penentuan pengurus sering kali membuat ruang tafsir di internal menjadi lebih hidup, terutama ketika nama-nama potensial mulai dibicarakan meski belum terbuka di forum resmi.
Di PKB Kuningan sendiri, hingga pleno digelar, belum muncul pernyataan terbuka tentang figur alternatif.
Namun posisi Ujang sebagai ketua petahana tetap menjadi titik perhatian, terutama karena ia masih memimpin konsolidasi partai menjelang agenda besar berikutnya: Pemilu 2029.
Ia masih memegang kendali pembahasan target politik partai, termasuk penegasan target 10 kursi DPRD Kabupaten.
“Kita tidak muluk-muluk bicara 12 atau 15 kursi, sepuluh kursi yang penting tercapai,” katanya.
Pernyataan itu dibaca sebagian kader sebagai penegasan bahwa kerja politik partai tetap berjalan di bawah ritme yang sudah dibangun saat ini.
Meski begitu, keputusan akhir tetap tidak sederhana.
Karena dalam struktur PKB, susunan pengurus bukan hanya bicara ketua dewan tanfidz, tetapi juga formasi dewan syuro yang memiliki pengaruh besar dalam arah organisasi.
Ujang sendiri secara terbuka meminta jajaran kiai segera menyusun nama-nama yang akan diusulkan untuk struktur dewan syuro.
Artinya, komunikasi antarkelompok di internal partai mulai masuk tahap penting.
“Ketua dewan syuro kami mohon segera menyusun daftar nama para kiai untuk nanti diusulkan ke DPP,” ujarnya di hadapan peserta pleno.
Di titik ini, Muscab Kuningan menjadi menarik karena komposisi pengurus tidak hanya ditentukan dari basis elektoral, tetapi juga keseimbangan antara unsur struktural, tokoh pesantren, dan kader organisasi.
Sejumlah kader senior masih menjadi referensi penting.
Namun dalam pleno kali ini, Ujang juga memberi sinyal regenerasi.
Ia menunjuk sejumlah nama muda untuk mengisi panitia inti Muscab DPC PKB Kuningan 5 April 2026.
Langkah itu dibaca sebagai upaya memberi ruang lebih besar pada generasi berikutnya, setidaknya dalam kerja organisasi.
“Saya ingin lebih banyak memberi ruang kepada yang muda supaya mereka berkarya dan nanti menjadi penerus partai,” ujarnya.
Pilihan itu memberi pesan bahwa regenerasi mulai dipersiapkan, meski belum tentu langsung menyentuh kursi puncak kepengurusan.
Sementara itu, keputusan Muscab yang datang lebih cepat dari perkiraan juga ikut menambah intensitas dinamika internal.
Awalnya banyak pengurus memperkirakan agenda baru digelar sekitar Juni.
Tetapi keputusan dari DPW menyebut Kuningan menjadi satu dari empat daerah yang harus lebih dulu melaksanakan Muscab pada 5 April 2026.
“Kalau informasi awal kami kira bulan Juni, ternyata diumumkan langsung bahwa Kuningan termasuk yang harus tanggal 5 April,” kata Ujang.
Waktu persiapan yang sempit membuat pleno langsung bergerak cepat: membentuk panitia, membahas tempat, dan memastikan seluruh pengurus hadir.
Ujang bahkan meminta semua pengurus yang tercantum dalam SK hadir dengan seragam hijau.
“Kalau namanya ada di SK, berarti pengurus dan wajib hadir,” katanya.
Di luar forum resmi, arahan itu dibaca sebagai cara menunjukkan kesiapan organisasi kepada DPW dan DPP.
Apalagi Muscab kali ini akan menjadi salah satu penilaian awal terhadap kesiapan daerah menghadapi target besar partai di Jawa Barat.
PKB Kuningan sendiri sedang diminta meningkatkan basis suara partai.
Target party ID dinaikkan dari 12 ribu menjadi minimal 20 ribu suara.
Selain itu, pencalegan dini juga akan dibuka mulai Juni 2026.
Semua agenda itu membuat kepemimpinan hasil Muscab nanti tidak hanya mengurus struktur, tetapi langsung menghadapi pekerjaan politik yang panjang.
Karena itu, meski tidak ada kontestasi terbuka di permukaan, pembacaan terhadap siapa figur yang paling kuat tetap berjalan.
Petahana masih terlihat dominan dalam memimpin arah pleno.
Tetapi dalam sistem yang kini sangat bergantung pada keputusan pusat, semua kemungkinan tetap terbuka.
Di PKB, keputusan akhir kadang baru benar-benar terbaca setelah surat dari DPP turun.
Sampai titik itu tiba, Muscab Kuningan masih menyimpan satu pertanyaan yang belum dijawab sepenuhnya: apakah kepemimpinan akan berlanjut dengan pola lama, atau justru lahir komposisi baru yang disiapkan untuk target politik 2029.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
