DIALEKTIKA — H. Yanuar Prihatin, M.Si., selaku Pimpinan Komisi 2 DPR RI, bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, menggelar Sosialisasi Penyelenggaraan Pengawasan Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada 2024).
Kegiatan berlangsung Sabtu, 22 Juni 2024, di salah satu aula wisma kompleks Stadion Mashud Wisnusaputra Kuningan.
Ratusan orang masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) V Kabupaten Kuningan, yang melingkupi Kecamatan Kadugede, Nusaherang, Darma, Selajambe, Subang, dan Cilebak, berpartisipasi dalam acara ini.
Pilkada 2024 Serentak akan dilaksanakan pada 27 November 2024 mendatang. Oleh karena itu, Yanuar Prihatin selaku Pimpinan Komisi 2 DPR RI menjalankan tugas tentang Kepemiluan.
Bahwa dirinya ingin mengetahui seberapa siap Bawaslu dalam menjalankan tahapan-tahapan Pilkada 2024 Serentak. Serta, mengajak peserta yang hadir untuk menyosialisasikan kembali kepada warga lain tentang pentingnya berpartisipasi aktif turut mengawal jalannya penyelenggaraan Pilkada 2024 Serentak di Kabupaten Kuningan, khususnya di Dapil V.
“Salah satu daerah pemilihan saya adalah Kabupaten Kuningan, karena saya Anggota DPR RI dari Dapil X Jabar. Oleh karena itu, adalah tanggung jawab saya untuk memantau proses pemilu, khususnya Pilkada Serentak 2024, sebagaimana salah satu tugas Komisi 2 DPR RI adalah tentang kepemiluan,” tukasnya.
“Kepada penyelenggara, kami berharap Bawaslu dan KPU dapat menyelesaikan seluruh tahapan pilkada dengan baik. Selain itu, kepada masyarakat Kabupaten Kuningan diharuskan berpartisipasi secara aktif turut mengawasi jalannya Pilkada 2024,” tambah Yanuar.
Yanuar Prihatin menerangkan tentang tahapan pemilihan gubernur dan wagub, bupati dan wabup, serta wali kota dan wawalkot, yang akan dilangsungkan dalam Pilkada 2024 Serentak se-Indonesia.
Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengingatkan peserta sosialisasi tentang berbagai jenis pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran administratif, masalah etika, dan bahkan pelanggaran yang dapat mengakibatkan hukuman pidana.
Diingatkannya pula, masyarakat harus mengetahui apakah mereka sudah terdaftar dalam DPT untuk Pilkada 2024 atau belum.
Oleh karena itu, untuk memastikan pilkada berlangsung dengan aman dan lancar, masyarakat pun harus dapat memantau keadaan situasi di lingkungan sekitar. Yanuar Prihatin mengatakan bahwa hal ini sangat penting untuk memantau indikasi pelanggaran pemilu, seperti tindakan tim sukses calon agar tidak ada yang melakukan politik uang.
Giat sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam membantu penyelenggara pemilu, baik Bawaslu maupun KPU, melakukan seluruh tahapan Pilkada 2024 Serentak dengan sukses dan lancar.
“Setiap kecamatan dan desa memiliki penyelengga pemilu. Namun, karena anggotanya terbatas, dibutuhkan bantuan masyarakat luas untuk menyukseskan Pilkada 2024 Serentak. Jika warga melihat ada kasus pelanggaran pada pilkada nanti, jangan takut untuk melaporkannya,” ujar Yanuar Prihatin.
“Masyarakat bisa menggunakan HP (smartphone) saat ini, karena hampir semua masyarakat memilikinya. Jika melihat pelanggaran pilkada, harus bisa merekamnya sebagai bukti buat melaporkannya ke Bawaslu atau Panwascam di tingkat kecamatan, ujarnya.
Terakhir ia berpesan, awasi ketat juga anggota penyelenggaranya, baik itu anggota KPU atau anggota Bawaslu.
“Masyarakat bisa melaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) jika melihat kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan KPU atau Bawaslu,” tegasnya.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.