DIALEKTIKA KUNINGAN — Kemeriahan “War Takjil Ramadan 2026” di perempatan jalan lingkar Kuningan yang menghubungkan jalur Soekarno-Hatta, Pramuka, dan Ramajaksa kini terancam bubar.
Fenomena pasar tumpah Ramadan yang setiap sore diserbu warga ini memicu kemacetan parah karena pedagangnya tak hanya warga lokal, tapi juga pendatang dari berbagai penjuru wilayah.
Melihat kondisi jalan yang sulit terurai saat jam ngabuburit, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, akhirnya mengambil langkah tegas dengan melarang total aktivitas dagang di area tersebut.
Keputusan ini memicu reaksi keras dari para pedagang, termasuk Yayat, seorang wartawan senior sekaligus warga setempat yang ikut berjualan di sepanjang jalan lingkar.
“Tadi Sekda datang sama rombongan ke Jalan Soekarno, bilangnya mulai besok tidak boleh ada pasar dadakan lagi di sini,” keluh Yayat, Sabtu (28/2/2026).
Menurut Yayat, kebijakan pemerintah ini justru dianggap mencekik ekonomi rakyat kecil yang sedang berjuang mencari tambahan bekal Lebaran.
Ia menilai, daripada melarang total, Pemkab Kuningan seharusnya hadir untuk melakukan penataan, mulai dari pengaturan lokasi mangkal hingga tata kelola parkir agar tidak semrawut.
“Harusnya ditertibkan, bukan dibubarkan. Kalau rakyat dilarang cari makan, ya beri solusinya, kasih makan!” tegas pria yang akrab disapa Yayat Lauk ini dengan nada kritik.
Ia tak menampik jika keramaian luar biasa ini dipicu oleh banyaknya pedagang luar yang masuk, namun ia menganggap hal itu sebagai rezeki musiman yang tak perlu ditakuti.
“Tadi ada Ibu Ika Acep Purnama, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, ngabuburit ke sini sampai memberikan apresiasi saking asyiknya larut dalam kemeriahan War Takjil. Kenapa malah pejabat pemda membubarkan!?!” tandas dia.
“Kalau saya jadi pejabat bisa korupsi, mungkin tidak perlu dagang panas-panasan kadang kehujanan demi bekal Lebaran,” pungkasnya menyindir kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada pelaku usaha kecil.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
