Mens Rea, Komedi, dan Pendidikan Kewarganegaraan: Ketika Humor Menjadi Ruang Belajar Demokrasi

DIALEKTIKA (OPINI) — Mengawali Tahun 2026, ruang publik Indonesia diwarnai oleh perdebatan yang tidak biasa. Sebuah pertunjukan stand up comedy.’Mens Rea’ karya Pandji Pragiwaksono, melampaui fungsi hiburan dan menjelma menjadi fenomena budaya populer yang memantik diskursus serius tentang kebebasan berekspresi, kritik terhadap kekuasaan, serta kualitas demokrasi kita.

Bagi saya sebagai akademisi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Mens Rea menarik bukan semata karena kontroversinya, melainkan karena potensinya sebagai medium pembelajaran kewarganegaraan yang kontekstual dan kritis.

Dalam durasi lebih dari dua jam, Pandji meramu satire politik dan komentar sosial yang menyinggung parlemen, aktor politik, serta kebijakan negara. Humor yang disajikan tidak berhenti pada tawa, tetapi mendorong audiens untuk berpikir, bertanya, dan merefleksikan relasi antara warga negara dan kekuasaan.

Di sinilah letak signifikansinya bagi PKn, kritik terhadap demokrasi dan institusi negara disampaikan melalui pengalaman budaya yang dekat dengan kehidupan masyarakat.

Istilah Mens Rea sendiri berasal dari teori hukum pidana, merujuk pada keadaan batin atau niat jahat pelaku tindak pidana. Dalam konteks hukum, sebagaimana dijelaskan Moeljatno, Mens Rea  merupakan unsur subjektif penentu pertanggungjawaban pidana.

Pandji meminjam konsep ini secara metaforis untuk mengajak publik menilai niat, kesadaran, dan tanggung jawab moral para pemegang kekuasaan. Strategi ini efektif, konsep yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami, sekaligus mengundang publik untuk bersikap lebih kritis terhadap motif di balik keputusan politik.

Sebagaimana dikemukakan Terry Eagleton, satire politik memiliki fungsi ideologis penting karena membuka ruang refleksi kritis tanpa bersifat menggurui.

Humor bekerja pada ranah emosional dan rasional sekaligus, menjadikannya instrumen kritik sosial yang sering kali lebih ampuh dibandingkan pidato politik atau wacana akademik yang kaku.

Dalam paradigma PKn, tujuan pendidikan kewarganegaraan bukan hanya membentuk warga negara yang patuh hukum, tetapi juga warga yang kritis, rasional, dan berpartisipasi aktif. Winataputra menegaskan bahwa PKn bertugas mengembangkan civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions.

Mens Rea selaras dengan tujuan tersebut karena mendorong audiens untuk memahami isu publik, melatih kemampuan berpikir kritis, dan menumbuhkan sikap reflektif terhadap praktik demokrasi.

Apa yang terjadi dalam Mens Rea juga sejalan dengan gagasan John Dewey tentang democratic learning, yakni pembelajaran yang lahir dari pengalaman nyata warga dalam kehidupan sosial dan politik. Demokrasi tidak dipelajari hanya dari buku teks atau hafalan pasal UUD 1945, tetapi dari keterlibatan langsung dalam diskursus publik.

Lebih jauh, Budimansyah mengingatkan bahwa PKn yang relevan harus bersifat kontekstual dan reflektif, mampu mengaitkan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi dengan realitas sosial. Dalam kerangka ini, Mens Rea dapat dipahami sebagai bentuk pendidikan kewarganegaraan nonformal yang menghadirkan isu demokrasi secara aktual dan mudah diakses, terutama oleh generasi muda.

Kontroversi yang mengiringi pertunjukan ini termasuk upaya pelaporan hukum terhadap Pandji justru memperlihatkan tantangan nyata praktik kewarganegaraan di Indonesia. Di satu sisi, ada kekhawatiran tentang batas etika kritik.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran bahwa penggunaan instrumen hukum dapat mempersempit ruang kebebasan berekspresi. Pandangan ICJR yang menegaskan bahwa kritik dalam seni dan satire dilindungi konstitusi, selama tidak memenuhi unsur pidana, menjadi pengingat penting bahwa demokrasi membutuhkan ruang kritik sebagai mekanisme Checks and Balances. Jimly Asshiddiqie pun berulang kali menegaskan bahwa tanpa kritik, kekuasaan cenderung menjauh dari kepentingan rakyat.

Dalam perspektif PKn, peristiwa ini seharusnya menjadi bahan refleksi kolektif. Pendidikan demokrasi, sebagaimana ditegaskan Amy Gutmann, harus melatih warga negara untuk hidup dalam perbedaan dan menyelesaikan konflik melalui dialog, bukan represi. Negara yang demokratis tidak anti kritik; sebaliknya, ia justru belajar dari kritik warganya.

Konsep kewarganegaraan kultural membantu kita memahami fenomena ini. Menurut Isin dan Nielsen, kewarganegaraan tidak hanya dipraktikkan melalui mekanisme formal seperti pemilu, tetapi juga melalui tindakan simbolik dan ekspresi budaya di ruang publik.

Mens Rea adalah contoh nyata praktik kewarganegaraan kultural, di mana seni pertunjukan menjadi sarana partisipasi politik yang inklusif.

Melalui komedi, kritik terhadap kekuasaan disampaikan secara lebih luas dan mudah diakses. Hal ini memperkaya demokrasi dengan membuka kanal partisipasi di luar politik formal. Pendidikan Kewarganegaraan yang adaptif seharusnya membaca fenomena ini sebagai peluang pembelajaran, bukan ancaman.

Pada akhirnya, Mens Rea menunjukkan bahwa pembelajaran kewarganegaraan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga di panggung, di ruang publik, dan dalam percakapan sehari-hari. Dengan mendorong kesadaran kritis, dialog, dan refleksi terhadap kekuasaan, komedi justru dapat menjadi salah satu cara warga negara menjaga demokrasi tetap hidup.***

Penulis: Suhardi Yanto Koda