DIALEKTIKA KUNINGAN — Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, Rabu 12 November 2025, menyampaikan apresiasi positif atas langkah cepat Sekda Kuningan, Uu Kusmana, S.Sos., M.Si, yang langsung bergerak memperkuat koordinasi antarperangkat daerah lewat optimalisasi peran humas dan media sosial dalam peningkatan pelayanan publik.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan semangat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, di mana negara wajib menjamin pelayanan bagi masyarakat di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga pariwisata.
Menurut Uha, masyarakat kini semakin menuntut layanan yang mudah, cepat, murah, transparan, dan akuntabel, sementara praktik korupsi di sektor pelayanan publik masih sering terjadi akibat lemahnya sistem birokrasi.
Era digital, kata Uha, menuntut pemerintah untuk bertransformasi dari layanan tatap muka menjadi sistem pelayanan publik digital yang efisien, terbuka, dan bisa diakses kapan pun tanpa harus berhadapan langsung dengan petugas.
Ia menjelaskan bahwa layanan publik digital membawa banyak manfaat, seperti kemudahan akses 24 jam yang mengurangi peluang praktik “jalur cepat” dalam proses pelayanan.
Selain itu, interaksi antara petugas dan warga bisa berkurang hingga 60 persen, sehingga potensi terjadinya kesepakatan di luar aturan dapat ditekan secara signifikan.
Digitalisasi juga mampu menekan biaya masyarakat dan pelaku usaha hingga 50 persen, karena pengurusan layanan tak lagi membutuhkan biaya tambahan seperti transportasi dan dokumen fisik.
Tak hanya itu, sistem otomatisasi juga membuat proses pelayanan lebih cepat dan meminimalkan kesalahan administratif yang sering terjadi dalam sistem manual.
Uha menegaskan, pencegahan korupsi hanya bisa dilakukan jika pemerintah membangun sistem layanan publik yang transparan dan akuntabel dengan proses yang bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
Melalui sistem digital, masyarakat dapat melihat status pengajuan layanannya, mengetahui besaran biaya resmi, serta melakukan pembayaran langsung ke rekening pemerintah tanpa perantara, sehingga praktik pungutan liar bisa dicegah.
Namun, lanjutnya, kesuksesan digitalisasi layanan publik juga tergantung pada literasi digital aparatur dan masyarakat agar dapat memanfaatkan teknologi dengan benar dan mengurangi risiko kesalahan pengguna.
Karena itu, Uha mendorong pemerintah untuk melakukan sosialisasi dan memperluas infrastruktur internet agar seluruh wilayah, termasuk pedesaan, bisa menikmati kemudahan layanan digital tanpa hambatan jaringan.
Ia menilai terobosan yang dilakukan Sekda Kuningan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan visi besar Bupati Kuningan Dr. H. Dian Rachmat Yanuar, M.Si melalui program “Kuningan Melesat” (Maju, Empowering, Lestari, Agamis, dan Tangguh).
Langkah ini juga mendukung misi daerah untuk mempercepat reformasi birokrasi profesional, memperkuat ekonomi berbasis pariwisata dan pertanian, serta meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik.
Uha menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa transformasi digital ini akan membawa Kuningan menuju pelayanan publik yang lebih modern, efisien, dan bebas dari korupsi.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
Kuru fasulye porsiyonu gayet boldu ve tamamen ev usulü pişmişti. Tadı, kıvamı ve kokusu çocukluğumdaki ev yemeklerini hatırlattı. Böyle bir lezzeti dışarıda bulmak çok zor.