DIALEKTIKA — Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara gugatan Asosiasi Manufaktur Fiber Cement Indonesia (FICMA) terhadap organisasi masyarakat sipil yang memperjuangkan kewajiban label bahaya asbes. Melalui Putusan Nomor 2110 K/Pdt/2026 tertanggal 4 Agustus 2026, MA menegaskan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berwenang mengadili gugatan tersebut.
Perkara ini bermula dari kemenangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Yasa Nata Budi dalam mengajukan Hak Uji Materiil (HUM) terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 25 Tahun 2021. Aturan tersebut sebelumnya tidak mewajibkan pencantuman label peringatan bahaya pada produk asbes lembaran rata dan bergelombang.
Pada Maret 2024, MA mengabulkan permohonan uji materi tersebut. Putusan itu mewajibkan pencantuman label peringatan bahaya asbes berbahasa Indonesia pada produk terkait.
Dua bulan setelah putusan tersebut, FICMA justru menggugat LPKSM Yasa Nata Budi, Yayasan Yasa Nata Budi, Indonesia Ban Asbestos Network (INA-BAN), sejumlah aktivis, serta Menteri Perdagangan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan perdata itu dilayangkan atas dugaan perbuatan melawan hukum.
Dalam gugatannya, FICMA menilai uji materi dan kampanye bahaya asbes berpotensi merugikan industri. Mereka juga meminta para tergugat meminta maaf melalui media massa dan mencabut pemberitaan mengenai asbes krisotil. Nilai kerugian yang dipersoalkan mencapai Rp7,9 triliun, sedangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan disebut sebesar Rp79,3 miliar.
Leo dari LPKSM Yasa Nata Budi mengatakan, advokasi terhadap bahaya asbes awalnya berangkat dari perlindungan pekerja. Sejak 2012, LION Indonesia (Local Initiative for OSH Network Indonesia) melakukan advokasi pencegahan penyakit akibat asbes di Indonesia.
Pada 2016, LION mendampingi enam pekerja di Cibinong yang teridentifikasi mengidap penyakit akibat asbes atau asbestosis. Melalui pendampingan tersebut, keenam pekerja akhirnya mendapatkan pengakuan negara dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
Leo menjelaskan, pengalaman tersebut mendorong LION memperluas advokasi ke perlindungan konsumen. Sebab, masyarakat yang menggunakan produk asbes juga menghadapi risiko kesehatan, tetapi belum memperoleh informasi memadai mengenai bahaya material tersebut.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025 yang disampaikan Leo, sebanyak 10 persen rumah tangga di Indonesia menggunakan atap asbes. Persentase pengguna terbesar berada di DKI Jakarta, mencapai 54 persen.
Atas dasar itu, LION Indonesia mendirikan LPKSM Yasa Nata Budi pada 2023. Organisasi tersebut kemudian mengajukan uji materi terhadap ketentuan pelabelan produk atap semen yang mengandung asbes.
Leo menjelaskan gugatan FICMA sempat ditolak Pengadilan Negeri melalui putusan sela. Akan tetapi, FICMA mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi justru memenangkan pihak industri. Yasa Nata Budi kemudian mengajukan kasasi hingga akhirnya MA mengabulkan permohonan mereka.
Leo menambahkan bahwa gugatan pembungkaman tidak hanya menyasar aktivis lingkungan hidup, tetapi juga pegiat perlindungan konsumen.
“Selama ini kami mengira istilah SLAPP dan perlindungan Anti-SLAPP hanya berlaku bagi aktivis lingkungan hidup. Ternyata, kami sebagai aktivis perlindungan konsumen pun bisa menjadi sasaran gugatan pembungkaman dari industri,” ujarnya dalam workshop advokasi bertajuk “Ketika Industri Menggugat Warga: Putusan MA, Anti-SLAPP, dan Masa Depan Indonesia Bebas Asbes” di Grand Sovia Hotel, Bandung, Jumat (20/11/2026).
Dhiccy Sandewa dari LION Indonesia mengatakan, kemenangan di MA belum menyelesaikan persoalan utama selama kewajiban pelabelan bahaya asbes belum diterapkan.
“Putusan ini membuktikan bahwa warga yang bersuara demi kesehatan publik tidak semestinya diseret ke pengadilan. Tetapi kemenangan kami belum berarti apa-apa bagi pekerja dan konsumen selama label bahaya asbes krisotil belum diwajibkan,” kata Dhiccy.
Sementara itu, Dadan Januar dari BSS Law Firm menilai putusan MA memperlihatkan bahwa gugatan FICMA sejak awal tidak tepat diajukan ke pengadilan negeri. Ia menilai pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya perlindungan Anti-SLAPP bagi pembela keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta konsumen.
Dalam kesempatan yang sama, Evelyn dari tim kuasa hukum menilai gugatan bernilai besar tersebut berpotensi menjadi tekanan psikologis dan finansial bagi organisasi masyarakat sipil. Menurutnya, tuntutan semacam itu dapat membuat para pegiat advokasi menghabiskan waktu dan sumber daya untuk menghadapi proses hukum.
Selain perkara perdata, Yasa Nata Budi juga menggugat Kementerian Perdagangan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada April 2026. Gugatan tersebut berkaitan dengan belum diterbitkannya aturan perubahan pelabelan asbes sebagaimana diperintahkan dalam putusan uji materi MA. Namun, gugatan itu tidak diterima karena persoalan kewenangan absolut.
Persoalan perlindungan Anti-SLAPP turut dibahas dalam workshop tersebut. Joshua, salah satu pemateri, menjelaskan bahwa SLAPP merupakan penggunaan proses hukum untuk menekan orang atau kelompok yang menyampaikan pendapat dan memperjuangkan kepentingan publik.
Ia menyebut praktik SLAPP di Indonesia lebih banyak ditemukan dalam perkara pidana, meskipun gugatan perdata juga dapat digunakan sebagai instrumen tekanan. Salah satu ketentuan yang kerap digunakan adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum.
Joshua juga mengingatkan bahwa Pasal 65 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar perlindungan terhadap partisipasi masyarakat. Karena itu, penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 perlu diperkuat.
Ia mengatakan, perlindungan Anti-SLAPP tidak semestinya dipahami secara terbatas pada aktivis lingkungan. Petani, perempuan, buruh, pekerja, dan nelayan juga perlu memperoleh perlindungan ketika memperjuangkan hak-hak publik.
Kemenangan procedural di MA, Para pegiat mendesak pemerintah segera menerbitkan aturan pelabelan serta memperluas perlindungan Anti-SLAPP ke sektor kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan konsumen.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.






