Scroll untuk baca artikel
PolitikSosial

Sudjatmiko Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Cuaca Ekstrem

×

Sudjatmiko Desak Pemerintah Perkuat Mitigasi Cuaca Ekstrem

Sebarkan artikel ini
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko.
Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko.

DIALEKTIKA — Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko, mendesak pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi potensi cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah diminta segera menyiapkan langkah antisipasi secara terpadu dengan melibatkan seluruh sektor terkait, mulai dari infrastruktur, transportasi hingga penanggulangan bencana.

Desakan tersebut menyusul laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tertanggal 16 November 2026 yang mencatat curah hujan mencapai 241 milimeter per hari di Jawa Barat selama periode pengamatan 12-15 November 2026. Hujan sangat lebat juga tercatat di Bengkulu sebesar 158 milimeter per hari, Gorontalo 147 milimeter per hari, dan Aceh 127 milimeter per hari.

BMKG juga menetapkan status Siaga potensi hujan lebat di 18 provinsi pada periode 17-19 November 2026, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kondisi ini meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan angin kencang.

Menurut Sudjatmiko, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah. Mitigasi tidak boleh hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

“Mitigasi harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh menunggu sampai terjadi banjir, longsor, jalan terputus, atau korban jiwa baru kemudian bergerak. Seluruh langkah antisipasi harus disiapkan sejak dini melalui koordinasi lintas sektor,” ujar Sudjatmiko, Selasa (`7/11/2026).

Ia meminta BMKG memperkuat pemantauan cuaca dan sistem peringatan dini agar informasi potensi cuaca ekstrem dapat disampaikan secara cepat dan mudah dipahami masyarakat. Sementara BNPB dan BPBD harus memastikan kesiapan personel, peralatan, logistik, posko darurat, serta jalur evakuasi di wilayah rawan bencana.

Sudjatmiko juga mendorong Kementerian Pekerjaan Umum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap infrastruktur yang berpotensi terdampak cuaca ekstrem, seperti sungai, tanggul, drainase, bendungan, jembatan, dan jalan nasional. Pembersihan saluran air, penanganan titik rawan banjir, serta penguatan lereng di kawasan rawan longsor harus menjadi prioritas.

Sebagai anggota Komisi V DPR RI, ia turut menekankan pentingnya kesiapan sektor transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Kementerian Perhubungan bersama operator transportasi harus memperkuat pemantauan kondisi cuaca dan memastikan standar keselamatan dijalankan, termasuk melakukan pembatasan operasional apabila kondisi membahayakan pengguna jasa.

“Keselamatan penumpang dan pengguna transportasi harus menjadi prioritas. Jangan memaksakan operasional ketika kondisi cuaca membahayakan. Koordinasi dengan BMKG dan otoritas keselamatan harus berjalan dengan baik,” tegasnya.

Selain pemerintah pusat, Sudjatmiko meminta pemerintah daerah memperbarui peta wilayah rawan bencana, menyiapkan rencana kontinjensi, mengaktifkan posko kesiapsiagaan, serta memperkuat komunikasi peringatan dini hingga tingkat desa, kelurahan, dan RT/RW.

Di sisi lain, ia mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik menghadapi potensi cuaca ekstrem. Masyarakat diminta mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB, dan BPBD serta tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

Warga juga diharapkan melakukan persiapan sederhana, seperti membersihkan saluran drainase, memastikan kondisi atap rumah, mengamankan barang yang mudah terbawa angin, menyiapkan obat-obatan dan dokumen penting, serta mengetahui jalur evakuasi terdekat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan banjir dan longsor.

“Masyarakat tidak perlu panik, tetapi jangan mengabaikan peringatan dini. Kenali risiko di lingkungan masing-masing dan lakukan persiapan sejak sekarang. Kesiapsiagaan keluarga dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengurangi dampak bencana,” ungkapnya.

Sudjatmiko menegaskan, mitigasi cuaca ekstrem membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, operator transportasi, dan masyarakat harus bergerak dalam satu sistem kesiapsiagaan agar risiko bencana dan dampaknya terhadap keselamatan masyarakat dapat diminimalkan.***

Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *