DIALEKTIKA — Program pembangunan 3 Juta Rumah tidak akan cukup hanya mengandalkan pemerintah. Pengembang perumahan skala besar juga dituntut mengambil tanggung jawab, terutama dalam menjalankan kewajiban hunian berimbang agar masyarakat berpenghasilan rendah tidak semakin sulit mendapatkan rumah layak dan terjangkau.
Persoalan kebutuhan rumah masyarakat kembali menjadi perhatian Komisi V DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sudjatmiko, mendesak pengembang perumahan berskala besar agar mematuhi ketentuan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Penegasan tersebut disampaikan Sudjatmiko saat mengikuti kunjungan kerja Komisi V DPR RI untuk meninjau pelaksanaan penyediaan hunian berimbang di kawasan Summarecon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 13 November 2026.
Menurut Sudjatmiko, penyediaan rumah masih menjadi pekerjaan besar yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah memang telah menempatkan Program 3 Juta Rumah per tahun sebagai salah satu agenda strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program tersebut tidak sebatas membangun unit rumah baru. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mengurangi persoalan perumahan yang selama ini dihadapi masyarakat.
Gambaran mengenai besarnya tantangan itu terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dipaparkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada Juli 2026. Tercatat masih terdapat backlog kepemilikan rumah sebesar 9,64 juta rumah tangga, sementara 18,77 juta rumah tangga lainnya menempati hunian yang masuk kategori tidak layak.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan perumahan nasional tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan pembangunan rumah komersial. Pemerintah, pengembang swasta, hingga sektor pembiayaan perlu mengambil peran agar kesempatan memiliki hunian layak tidak hanya terbuka bagi masyarakat dengan kemampuan ekonomi tinggi.
“Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat, maka ketentuan undang-undang harus benar-benar dijalankan. Pengembang yang sudah masuk kategori besar, dengan jumlah pembangunan di atas 3.000 unit, harus memenuhi kewajiban hunian berimbang. Ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan,” tegas Sudjatmiko.
Ia menilai, kewajiban hunian berimbang bukan sekadar urusan administrasi yang harus dipenuhi perusahaan pengembang. Aturan tersebut memiliki fungsi penting untuk menjaga agar pembangunan kawasan perumahan tidak hanya mengejar pasar komersial, tetapi juga menyediakan ruang bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok menengah ke bawah.
Sudjatmiko menjelaskan, penerapan hunian berimbang tidak harus selalu diwujudkan melalui pembangunan rumah tapak dalam satu kawasan. Pengembang masih memiliki pilihan untuk menggunakan konsep pembangunan vertikal sehingga komposisi hunian dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia tidak menutup mata terhadap tantangan bisnis yang dihadapi pengembang ketika membangun perumahan dalam skala besar. Kebutuhan investasi, ketersediaan lahan, serta perencanaan usaha jangka panjang menjadi sejumlah faktor yang harus diperhitungkan sebelum sebuah kawasan perumahan dikembangkan.
Proses pengadaan tanah atau land bank, misalnya, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Pengembang membutuhkan persiapan dan perencanaan matang sebelum lahan yang tersedia benar-benar siap dibangun menjadi kawasan hunian.
Atas dasar itu, Sudjatmiko mendorong pemerintah dan pelaku usaha perumahan untuk membuka ruang komunikasi. Skema bisnis perlu dicari bersama agar kewajiban menyediakan rumah bagi MBR tetap terlaksana tanpa mengabaikan keberlanjutan usaha pengembang.
Salah satu alternatif yang dinilai dapat diterapkan adalah subsidi silang melalui pengembangan kawasan komersial. Keuntungan dari penjualan rumah toko (ruko), lahan komersial, maupun bangunan usaha lainnya dapat dimanfaatkan untuk menopang pembangunan rumah sederhana yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kalau membangun rumah sederhana secara hitungan bisnis keuntungannya kecil, bahkan bisa merugi, maka harus ada skema subsidi silang. Pengembang bisa memperoleh keuntungan dari kawasan komersial, ruko, maupun pengembangan usaha lainnya. Dari situ ada ruang untuk mendukung pembangunan rumah sederhana,” jelasnya.
Menurutnya, pendekatan tersebut dapat menjadi jalan tengah bagi pengembang dalam memenuhi kewajiban hunian berimbang. Dengan memasukkan skema penyediaan rumah sederhana sejak tahap perencanaan, kewajiban tersebut tidak semestinya dipandang sebagai beban tambahan, melainkan menjadi bagian dari strategi pengembangan kawasan perumahan.
Sudjatmiko juga mengingatkan bahwa pemerintah dan pengembang harus sama-sama memahami posisi serta kebutuhan masing-masing. Pemerintah perlu mengetahui kendala yang dihadapi dunia usaha dan menyiapkan dukungan yang memungkinkan, sementara pengembang tidak boleh melepaskan tanggung jawab sosialnya dalam menyediakan hunian terjangkau.
“Yang paling penting adalah kita memiliki niat dan komitmen yang sama. Kita harus tahu apa yang dibutuhkan pengusaha dan apa yang bisa difasilitasi pemerintah. Tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bersama-sama mewujudkan kebutuhan 3 juta rumah bagi masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah,” ungkapnya.
Lebih jauh, ia menilai konsistensi penerapan aturan hunian berimbang menjadi salah satu kunci membangun ekosistem perumahan yang lebih inklusif. Tanpa pengawasan dan pelaksanaan regulasi yang tegas, pembangunan rumah sederhana berisiko tertinggal karena pengembang cenderung memilih segmen komersial yang menawarkan keuntungan lebih besar.
Karena itu, Sudjatmiko meminta ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2011 tidak berhenti sebagai regulasi di atas kertas. Pemerintah perlu memastikan aturan tersebut benar-benar dijalankan, termasuk mengawasi komitmen pengembang dalam memenuhi kewajiban penyediaan hunian berimbang.
“Kita ingin pembangunan perumahan tidak hanya menghasilkan kawasan hunian yang bagus dan bernilai komersial tinggi, tetapi juga memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak. Semangatnya harus ke sana. Semua pihak harus mengambil bagian,” pungkasnya.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
