DIALEKTIKA KUNINGAN — Pergeseran pola konsumsi informasi publik menunjukkan tren patologis, terjadi deviasi signifikan menuju penerimaan narasi uncertified dari platform digital, mengabaikan otoritas sumber primer.
Fenomena ini, yang secara struktural menyerupai konformitas perilaku cult digital, menimbulkan ancaman krusial bagi kredibilitas institusi media mainstream.
Dalam obrolan ekstensif dengan Wartawan Pikiran Rakyat Kuningan, Erix Exvrayanto, di Bandung (akhir November 2025), dengan Kaprodi FIKOM UNPAD, S. Kunto Adi Wibowo, M.Comn., Ph.D., menggarisbawahi urgensi krisis ini.
Kunto menyebutkan bahwa media mainstream berisiko mengalami “gelandangan digital,” yaitu hilangnya kontrol redaksional dan dislokasi konten akibat tekanan disrupsi dan kepentingan struktural oligarki platform.
Distorsi Konsumsi dan Implikasi Dokumenter Jurnalistik
Kunto menganalisis bahwa kecenderungan publik mengonsumsi informasi dari sumber sekunder atau Distributor Konten Digital (DCD) tanpa otorisasi formal merupakan pola konsumsi yang terdistorsi. Ilustrasi empirisnya ditemukan pada penerimaan publik terhadap film dokumenter investigatif Netflix, “In the Name of God: A Holy Betrayal.”
“Meskipun film tersebut merupakan produk jurnalisme investigasi berstandar tinggi, diseminasi dan interpretasinya seringkali terlepas dari konteks dan attributability media produsen. Ini menunjukkan adanya kecenderungan publik untuk memercayai fragmen narasi secara afektif tanpa pemahaman holistik terhadap informasi utuh,” ungkap Peneliti Komunikasi dan Media dari UNPAD itu.
Fenomena ini diperburuk oleh “homeless media” khususnya dari pihak yang tidak bertanggung jawab atau tidak terverifikasi resmi, yaitu ketika konten berkualitas tinggi dari media mainstream mengalami erosi Ownership of News, beredar bebas tanpa kontrol, dan dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang kontrari.
KOL dan Influencer: Redefinisi Peran dalam Ekosistem Informasi
Dalam situasi content oversupply, peran Key Opinion Leader (KOL) dan influencer menjadi sangat krusial, namun seringkali menghasilkan malpractice komunikasi.
Kunto berargumen bahwa peran mereka seharusnya mendukung dan memperkuat isu-isu yang telah diverifikasi oleh media mainstream (in issues), alih-alih memproduksi spekulasi baru.
Sinergi tersebut esensial bagi media untuk merebut kembali “Ownership of Issue,” memastikan bahwa otoritas dan kredibilitas informasi tetap berada pada entitas yang teruji secara jurnalistik. Menurutnya, kolaborasi antara KOL dan media utama adalah prasyarat untuk merestorasi otoritas informasi ke sumber yang kredibel.
Paradigma Frenemy Digital dan Hegemoni Algoritma Oligarkis
Erix Exvrayanto mendebat Ketua Prodi FIKOM Unpad dengan pendekatan fenomena frenemy—friend and enemy (teman sekaligus musuh)—pernyataan Agus Sudibyo, mantan Anggota Dewan Pers yang sekarang menjabat Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, bahwa yang dijalin media massa dengan platform digital, “di satu sisi, platform digital memberikan akses luas. Tapi di sisi lain, mencuri traffic dan mengancam eksistensi media melalui dan disrupsi oleh Artificial Intelligence (AI). Bagaimana menurut akademisi cara mengimplementasikan ‘mediamorfosis’ teorinya Roger Fiedler?”
Kondisi ini diperparah dugaan Agenda Setting Oligarki, “yaitu kemampuan segelintir platform besar untuk menentukan isu yang dilihat dan didengar publik melalui kendali algoritmanya yang dimainkan oligarki, “misalkan menggunakan buzzer.”
Media konvensional harus mendalami dan menguasai algoritma ini, tidak hanya sebagai alat distribusi tetapi sebagai kunci untuk melawan disrupsi, “tapi kan harus punya kekuatan modal besar mempekerjakan SDM andal. Sementara ‘kue’ atau iklan direct sekarang lebih besar diperuntukan bagi KOL dan influencers.”
Strategi Resiliensi: Penguatan Komunitas dan Sinergi Akademik
Lalu, bagaimana media mencapai resiliensi struktural? Kunto menawarkan solusi melalui penguatan kekuatan sosial, yaitu komunitas dan kolaborasi akademik. Media massa harus fokus membangun “engagement community,” yang menghasilkan loyalitas dan kepercayaan yang tidak dapat diintervensi atau dicuri oleh manipulasi algoritma.
Lebih lanjut, kolaborasi dengan akademisi sangat penting untuk memperkuat jurnalisme investigatif—memastikan konten memiliki basis EEAT (Expertise, Experience, Authoritativeness, Trustworthiness) yang tinggi. Pendekatan ini memberikan fondasi epistemologis dan metodologi ilmiah yang krusial di era pasca-kebenaran.
Kunto menegaskan kembali peran konstitutif media dalam demokrasi, mengacu pada Teori Agenda Setting, di mana media menentukan isu yang dianggap signifikan oleh publik. Ia menjelaskan bahwa platform digital bukan merupakan antagonis absolut, melainkan instrumen yang harus diatur dengan etika redaksional dan visi independen yang kuat.
Jika media berhasil mempertahankan kekuatan sosial ini, pers akan tetap berfungsi sebagai pilar keempat demokrasi yang tangguh. Ia menekankan bahwa adaptasi harus dilakukan tanpa kehilangan identitas, berkolaborasi tanpa mengorbankan independensi, dan memanfaatkan teknologi tanpa menyerahkan agenda publik pada determinisme algoritma.
Oleh karena itu, adaptasi bagi media mainstream adalah imperatif fungsional—bukan sekadar upaya bertahan hidup, tetapi mempertahankan fungsi kritisnya dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah dominasi narasi oleh platform dan AI.
“Media wajib punya kekuatan sosial, maka akan menjadi pilar keempat demokrasi yang tangguh,” pungkas Kunto, mengukuhkan bahwa otoritas dan etika adalah leverage abadi media di tengah turbulensi digital.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
