DIALEKTIKA KUNINGAN — Pengamat senior Kabupaten Kuningan, Sujarwo, yang akrab disapa Mang Ewo, menilai bahwa wacana kebijakan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kuningan adalah langkah yang menjadi suatu keharusan.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, yang mengakibatkan pengetatan anggaran secara drastis.
Mang Ewo menyatakan bahwa meskipun kebijakan ini dipastikan akan menimbulkan “nada sumbang” dari para birokrat yang terdampak, duet kepemimpinan Bupati Dian Rachmat Yanuar dan Wakil Bupati Tuti Andriani tampaknya tidak memiliki banyak pilihan.
Menurutnya, kebijakan pemotongan TPP ASN merupakan salah satu Solusi tepat untuk memastikan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kuningan tetap berjalan, meski disadari ini adalah kebijakan yang sangat tidak populer di tahun pertama masa jabatan mereka.
Lebih lanjut, Mang Ewo menekankan pentingnya rasa keadilan dalam implementasi kebijakan ini. Ia menyarankan agar para pengambil kebijakan juga berani melakukan pemotongan serupa pada program lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Salah satu yang ia soroti adalah pemangkasan anggaran “Pokir” (Pokok-Pokok Pikiran) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang selama ini disalurkan kepada anggota legislatif.
Jika hal ini tidak dilakukan, ia khawatir kebijakan pemotongan TPP ASN hanya akan memicu “kecemburuan sosial” di lingkungan Aparatur Sipil Negara Kabupaten Kuningan.
Mengenai besaran potongan, Mang Ewo berharap kebijakan ini dapat membantu mengatasi krisis anggaran, meskipun ia mengakui bahwa nominal yang terkumpul kemungkinan masih jauh dari kebutuhan riil.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.
