DIALEKTIKA KUNINGAN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan atas keputusannya untuk tidak menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB – P2).
Meskipun demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tetap waspada dan mampu menjaga kondisi fiskal atau kas daerah agar tidak mengalami defisit.
Dalam wawancara pada Jumat (15/08/2025), Nuzul Rachdy menyoroti pentingnya kebijakan ini dalam menjaga daya beli masyarakat. “Kami mengapresiasi kebijakan Pemkab Kuningan yang tidak menaikkan PBB – P2. Ini adalah langkah yang baik untuk meringankan beban masyarakat,” ujarnya.
Namun, ia menekankan bahwa apresiasi ini harus dibarengi dengan tanggung jawab fiskal yang kuat. “Pemerintah daerah harus tetap bisa mengelola kas daerah dengan bijak. Jangan sampai niat baik tidak menaikkan pajak, malah membuat fiskal kita defisit,” kata Nuzul.
Belajar dari Kasus di Pati, Nuzul Ingatkan Bupati Kuningan
Dalam kesempatan yang sama, Nuzul Rachdy juga menyinggung kasus amuk massa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Menurutnya, insiden tersebut harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pemimpin daerah, khususnya di Kuningan.
“Kami melihat apa yang terjadi di Pati, di mana ada amuk massa yang menuntut pemakzulan bupati. Hal seperti itu harus menjadi cerminan dan pembelajaran,” jelasnya.
Ketua DPRD Kuningan secara spesifik mengingatkan Bupati Kuningan agar tidak meniru sikap arogan yang dapat memicu kemarahan publik. Ia menggarisbawahi pentingnya komunikasi publik yang efektif dan empati.
“Saya berpesan kepada Bapak Bupati Kuningan, jangan pernah meniru sikap arogan seperti itu. Jadikanlah kasus di Pati sebagai bahan pembelajaran, khususnya dalam hal public speaking atau komunikasi, agar tidak memancing amuk massa,” pungkasnya.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.
