DIALEKTIKA KUNINGAN — Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bank Indonesia bergerak lebih awal mengantisipasi potensi gejolak harga pangan.
Langkah itu dikonsolidasikan melalui Pasamoan Agung High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD yang digelar di Taman Kota Kuningan, Kamis (5/2/2026).
Pasamoan Agung 2026 di Kuningan ini menjadi ruang koordinasi lintas daerah untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan, lonjakan permintaan pangan saat hari besar keagamaan harus dihadapi dengan kesiapan data dan respons cepat di lapangan.
Ia meminta pemerintah daerah rutin memantau harga dan pasokan secara real time, menggelar operasi pasar bila diperlukan, serta memperkuat kerja sama antarwilayah.
Erwan juga mengingatkan risiko cuaca ekstrem yang berpotensi mengganggu distribusi, sehingga koordinasi dengan BMKG dan BPBD harus terus diperkuat.
Data Badan Pusat Statistik mencatat Jawa Barat mengalami deflasi 0,09 persen pada Januari 2026, dengan inflasi tahunan di level 3,24 persen.
Kondisi ini dinilai relatif terkendali, namun tetap membutuhkan langkah antisipatif agar stabilitas harga terjaga hingga Lebaran.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat Muhammad Nur menyampaikan, ekonomi Jawa Barat hingga triwulan III 2025 tumbuh 5,20 persen dengan inflasi tahunan 2,63 persen, termasuk yang terendah di Pulau Jawa.
Menurutnya, tantangan utama ke depan adalah menjaga keseimbangan suplai di tengah meningkatnya permintaan, termasuk dari program Makan Bergizi Gratis (MBG).
BI mencontohkan pola kemitraan pangan seperti yang dijalankan Pesantren Al-Ittifaq, yang dinilai efektif menjaga pasokan melalui kolaborasi dengan petani.
Sementara itu, Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar mengapresiasi kepercayaan menjadikan Kuningan sebagai tuan rumah Pasamoan Agung.
Ia menyebut, pertumbuhan ekonomi Kuningan sempat mencapai 10,4 persen pada semester pertama 2025 sebelum terkoreksi menjadi 9,3 persen di akhir tahun.
Capaian tersebut berkorelasi dengan penurunan angka kemiskinan hingga sekitar 10,4 persen dan pengangguran di kisaran 7,5 persen.
Menurut Dian, sektor pertanian menjadi penopang utama melalui program “Kembali Ka Karuhun” yang menyasar petani lewat subsidi pupuk, benih bersertifikat, serta pembangunan jalan usaha tani dan irigasi.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi regional Ciayumajakuning melalui aliansi “Kunci Bersama” untuk menjaga stabilitas pasokan dan pengendalian inflasi berbasis pendekatan 4K.
Dalam forum tersebut, disepakati delapan langkah konkret, mulai dari penguatan pemantauan harga, operasi pasar, optimalisasi cadangan pangan, hingga koordinasi lintas sektor.
Di sisi lain, digitalisasi daerah terus dipercepat melalui perluasan transaksi non-tunai dan optimalisasi Kartu Kredit Indonesia untuk meningkatkan transparansi layanan publik.
Muhammad Nur menegaskan, pengendalian inflasi bukan sekadar soal angka, melainkan menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha kecil.
Ia mengingatkan, tekanan inflasi biasanya meningkat saat Ramadan dan Idulfitri, terutama pada komoditas seperti cabai, bawang, daging, dan telur.
Karena itu, langkah antisipatif perlu dijalankan sejak dini agar gejolak pasar tidak berubah menjadi beban bagi masyarakat.
Pasamoan Agung ini menjadi titik konsolidasi Jawa Barat dalam menghadapi Ramadan dan Idulfitri 2026 dengan ekonomi yang lebih siap dan berdaya tahan.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.
