Scroll untuk baca artikel
Pendidikan

Polemik Iuran TASPEN Guru PPPK Mulai Diurai Disdikbud Kuningan, Skema Payroll Disiapkan Mulai Juni 2026

×

Polemik Iuran TASPEN Guru PPPK Mulai Diurai Disdikbud Kuningan, Skema Payroll Disiapkan Mulai Juni 2026

Sebarkan artikel ini
Disdikbud Kuningan dan Taspen Life bahas solusi masalah iuran TASPEN guru PPPK, skema payroll disiapkan mulai Juni 2026.
Kepala Disdikbud Kuningan, Dr. Elon Carlan, M.M.Pd.

DIALEKTIKA KUNINGAN — Persoalan iuran TASPEN guru PPPK mulai disentuh serius. Disdikbud Kuningan memilih duduk bersama Taspen Life untuk membongkar satu per satu titik masalahnya.

Langkah itu diambil sebagai tindak lanjut pemerintah daerah, sekaligus merespons arahan Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar.

Kepala Disdikbud Kuningan, Dr. Elon Carlan, M.M.Pd., menyebut fokus utama pertemuan ada pada penyelarasan data yang selama ini kerap jadi sumber kebingungan.

“Kejelasan data jadi kunci supaya persoalan iuran tidak terus berulang di kalangan guru PPPK,” ujar Elon, Jumat, 1 Mei 2026.

Pembahasan mulai mengerucut. Jumlah guru PPPK yang tercatat sebagai peserta TASPEN dipetakan ulang agar tidak ada selisih data.

Penyisiran juga dilakukan untuk membedakan mana peserta yang masih aktif dan mana yang sudah tidak lagi tercatat.

Soal nominal iuran ikut dibahas. Angkanya mulai disusun sebagai dasar perhitungan agar ke depan tidak muncul perbedaan tafsir.

Pertemuan tak berhenti di satu meja. Kedua pihak sepakat pembahasan akan berlanjut sampai skema yang disusun benar-benar siap dijalankan.

Sebagai langkah awal, Disdikbud Kuningan menyiapkan perubahan mekanisme mulai Juni 2026.

Penarikan iuran direncanakan lewat sistem payroll, bekerja sama dengan bank bjb agar alurnya lebih rapi dan mudah dilacak.

Skema ini diharapkan menutup celah kesalahan administrasi yang sebelumnya kerap muncul.

Agenda lanjutan sudah disiapkan. Pertemuan berikutnya dijadwalkan 8 Mei 2026 untuk memastikan teknis berjalan sesuai rencana.

Elon juga meluruskan isu yang sempat beredar soal besaran iuran yang disebut fantastis.

“Nominalnya tidak sampai miliaran, masih dalam batas yang bisa diselesaikan,” katanya.

Pemerintah daerah, lanjut dia, berupaya menuntaskan persoalan ini tanpa menambah tekanan baru bagi para guru.

Isu iuran bukan semata urusan administrasi. Ada aspek layanan yang harus tetap terjaga untuk tenaga pendidik.

“Guru harus tetap dilayani dan dilindungi, itu yang kami jaga,” ucap Elon.

Upaya ini menjadi langkah awal agar persoalan iuran TASPEN tidak lagi mengganggu kerja para guru PPPK di Kuningan.***

Baca juga berita-berita menarik dialektika.id dengan klik Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *