DIALEKTIKA KUNINGAN —Pembatalan HASIL Open Bidding Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten Kuningan oleh Bupati menuai sorotan tajam publik.
Ketua LSM Frontal, Uha Juhana, mendesak Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar untuk segera memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik keputusan tersebut.
Menurut Uha, dirinya telah menghimpun informasi yang menyatakan Bupati Kuningan telah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk membatalkan hasil Open Bidding Sekda. Padahal, proses seleksi tersebut telah mendapatkan rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Uha menegaskan bahwa publik berhak mengetahui latar belakang pembatalan ini, terutama mengingat kondisi pemerintah pusat dan daerah yang sedang menggalakkan efisiensi anggaran.
“Ada uang rakyat Kuningan sebesar Rp400 juta yang sudah terpakai untuk penyelenggaraan Panitia Seleksi Open Bidding Sekda Kuningan, ini wajib dipertanggungjawabkan penggunaannya,” beber dia.
Pembatalan hasil Open Bidding Sekda Kuningan yang sudah menetapkan tiga besar peserta dan rencana pembukaan proses seleksi baru ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan.
Uha menyahut, masyarakat menanti jawaban langsung dari Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah.
Ketua LSM Frontal berharap ‘diskresi’ yang diambil Bupati adalah pilihan terbaik untuk penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kuningan ke depan. “Semoga tidak terdengar lagi ada pejabat yang diangkat menjadi Pj atau Plh Sekda boneka yang hanya bertugas asal Bapak senang,” tandasnya, menginginkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan kepegawaian.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.