DIALEKTIKA KUNINGAN — Yanuar Prihatin jika dirinya terpilih dalam Pilkada 2024 menjadi Bupati Kuningan, berjanji untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menekankan pentingnya akses pendidikan bagi masyarakat.
Adapun, salah satu misinya dengan meningkatkan jumlah lulusan Sarjana (S1). Menurutnya, jumlah sarjana di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, masih relatif terbatas.
Yanuar Prihatin menyatakan bahwa lulusan sekolah dasar (SD) sebanyak lima puluh persen merupakan angkatan kerja di Kabupaten Kuningan.
Ia menyampaikan hal itu pada Sabtu, 9 November 2024, dalam acara “Adu Gagasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan 2024” di Universitas Kuningan (Uniku).
“Problem pertama pendidikan memang harus kita akui kita harus meng-upgrade jumlah lulusan terutama di level Sarjana. Tapi tentu pertanyaannya adalah bagaimana kita mempermudah warga kita untuk menikmati akses pendidikan,” jelas Yanuar.
Adapun langkah yang akan ditempuhnya jika menjadi Bupati Kuningan, “yang pertama soal beasiswa. Ini memerlukan manajemen yang khusus, dari mana anggarannya? Soal anggaran kita bisa identifikasi, pertama anggaran daerah tentu saja APBD. Pertanyaannya sejauh mana daerah mampu membiayai ini? lontarnya.
Lebih lanjut Yanuar Prihatin dalam pemaparan visi terkait pendidikan, bahwasannya yang kedua adalah bagaimana mendapatkan support dari program beasiswa yang ada di tingkat nasional.
Ketiga, support dari mitra lain, yaitu swasta atau BUMN. Keempat, adalah kampus-kampus lain yang menyediakan beasiswa baik di tingkat lokal maupun internasional, “di beberapa negara lain program beasiswa selalu ada.”
“Jadi, empat sumber ini saya kira menjadi penting untuk diidentifikasi. Kenapa? Kalau hanya mengandalkan kemampuan keuangan daerah tentu saja sangat terbatas. Kapasitas keuangan kita sangat tidak memadai untuk memberikan program beasiswa secara maksimal,” terangnya.
“Secara selektif mungkin masih bisa dilaksanakan beasiswa dari APBD, termasuk untuk teman-teman difabel. Tapi kalau secara massal tentu kita harus cari jalan keluar yang lain,” sambung dia.
Beasiswa
Mantan Anggota DPR RI dua periode itu menjelaskan ihwal penerima beasiswa itu harus memiliki parameter atau ukuran dalam menentukan target penerimanya agar teapt sasaran atau tidak salah paham.
“Biasanya yang pertama adalah berprestasi. Kedua, yang memiliki kategori ekonomi tertentu, dalam artian keterbatasan ekonomi, itu juga bisa menjadi pilihan untuk menerima beasiswa. Jadi, dua parameter ini biasanya mendapatkan perhatian yang utama. Tapi, tentu saja dalam praktik parameter lain bisa kita tambahkan,” ujar Ketua DPP PKB itu.
Akan tetapi, program beasiswa dengan uraian permasalahan dan solusi yang dipaparkannya tersebut, menurut Yanuar, adalah salah satu cara bagi warga untuk mengakses pendidikan.
Namun, lebih dari itu sebetulnya Pemerintah Daerah (Pemda) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh warga Kuningan terutama usia pendidikan dasar, menengah bisa tetap sekolah.
“Bahkan kami (Paslon No.3) punya program dalam waktu lima tahun ke depan harus naik beberapa kali lipat, bahkan kami menargetkan jumlah sarjana S1 di atas 15 ribuan dalam lima tahun ke depan,” ucapnya.
Yanuar menambahkan, soal beasiswa itu tidak bisa berjalan sendiri dengan kapasitas pemerintahan daerah. Tetapi, pada akhirnya memerlukan mitra dengan pihak lain terutama pihak kampus.
Yang kedua, tuturnya lagi, pemerintah pusat atau propinsi, ketiga pihak swasta dan BUMN, kemudian network atau jaringan lain dengan kampus-kampus lain termasuk di luar negeri.
“Izin saya sampaikan di ruangan ini banyak kampus di negara lain seperti Singapura, Malaysia, negara-negara Eropa, dan negara lainnya menyediakan program beasiswa. Hanya saja pemerintah daerah kadang-kadang enggak mikirin soal ini. Ke depan kita akan mencari ruang agar beasiswa semacam ini bisa dimanfaatkan,” pungkasnya ***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.