DIALEKTIKA KUNINGAN — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Kuningan melontarkan kritik keras terhadap sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mereka dinilai lebih sibuk mengurus bisnis kuliner, khususnya pengelolaan dapur “Makan Bergizi Gratis” (MBG), daripada menjalankan tugas utama mereka sebagai wakil rakyat.
Ketua DPD PSI Kuningan, Asep Susan Sonjaya Suparman atau yang akrab disapa Asep Papay, menyatakan keprihatinannya. Menurutnya, keterlibatan langsung anggota legislatif dalam bisnis ini dapat mengaburkan fungsi dan tanggung jawab mereka di parlemen.
“Anggota dewan seharusnya fokus pada peran legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Mereka tidak seharusnya disibukkan dengan aktivitas bisnis pribadi yang berpotensi mengganggu perhatian mereka terhadap masalah masyarakat,” ujar Asep Papay dalam keterangannya, Kamis, 28 Agustus 2025.
Asep menambahkan bahwa PSI tidak melarang pejabat publik untuk berwirausaha, namun ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme. Ia khawatir jika tugas pokok sebagai pengawal kepentingan publik akan terabaikan. “Ketika masyarakat menghadapi berbagai masalah mendesak, wakil mereka justru sibuk dengan usaha kulinernya,” tambahnya.
Selain itu, PSI Kuningan juga menyoroti isu-isu strategis yang dianggap luput dari perhatian DPRD, seperti manajemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kualitas layanan publik, dan transparansi anggaran.
Asep Papay mendorong agar DPRD Kuningan meningkatkan produktivitas dengan melakukan rapat yang lebih substantif, pengawasan yang ketat terhadap eksekutif, serta keterlibatan nyata dalam menyerap dan menindaklanjuti aspirasi warga. “Sudah saatnya dewan kembali menunjukkan kinerja nyata dan aktif dalam menyusun serta mengawasi kebijakan yang berpihak pada rakyat,” pungkasnya.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.