DIALEKTIKA KUNINGAN — Komisi Nasional Disabilitas (KND) Republik Indonesia melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Kuningan pada Rabu (3/9/2025) di Ruang Rapat Wakil Bupati, Kompleks Setda Kuningan Islamic Center.
Pertemuan ini menjadi momentum strategis dalam mendorong penguatan daerah inklusif yang ramah dan berpihak kepada penyandang disabilitas.
Komisioner KND, Jona Aman Damanik, mengapresiasi berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Kuningan. Ia mendorong agar praktik-praktik baik tersebut terus dikembangkan melalui kebijakan dan regulasi daerah yang inklusif.
“Kami melihat Kuningan sudah menunjukkan komitmen nyata. Harapannya, semakin banyak program dan regulasi yang membuka ruang partisipasi aktif bagi penyandang disabilitas,” ujarnya.
Wakil Bupati Kuningan, Tuti Andriani, S.H., M.Kn., menegaskan bahwa pemerintah daerah terus bergerak untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Salah satu program nyata adalah pelatihan keterampilan kerja di bidang perhotelan dan kuliner, serta bantuan beasiswa untuk siswa berkebutuhan khusus.
Langkah inklusif juga ditunjukkan melalui program “Sadulur Disabilitas” yang diluncurkan secara serentak di seluruh Jawa Barat pada 14 Agustus 2025 lalu. Dalam kegiatan tersebut, puluhan siswa disabilitas dari SLB di Kabupaten Kuningan menerima dokumen kependudukan seperti KTP, KIA, Akta Lahir, hingga Kartu Keluarga.
Pj Sekda Kabupaten Kuningan, Dr. Wahyu Hidayah, M.Si., menegaskan bahwa prinsip inklusi bukan hanya soal pelayanan, tetapi juga keberlanjutan hak penyandang disabilitas di sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan sosial.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Uu Kusmana, M.Si., menyebut bahwa Kabupaten Kuningan telah memiliki SK Bupati sebagai dasar penguatan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah.
Sementara itu, Kepala BPKAD Kuningan, Deden Kurniawan, menyoroti pentingnya dukungan anggaran. Menurutnya, inklusi harus disertai alokasi dana yang cukup agar berbagai program pendampingan dan pemberdayaan disabilitas berjalan optimal.
Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Elon Carlan, menegaskan bahwa semangat inklusi sudah lama hidup di Kuningan.
Bahkan sebelum ada regulasi nasional, Kuningan sudah menempatkan penyandang disabilitas dalam sistem pemerintahan—lebih dari 30 di antaranya telah menjadi pegawai, termasuk yang menduduki jabatan struktural.
Audiensi ini memperkuat posisi Kuningan sebagai daerah pelopor inklusi, dengan penyandang disabilitas tidak hanya diposisikan sebagai penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam pembangunan daerah.***
Baca juga berita-berita menarik dialektika.id/ dengan klik Google News.