DIALEKTIKA — Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, disorot Pemerintah Pusat mengenai masalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur.
Baru-baru ini Polres Kuningan menggagas dialog interaktif dengan topik bahasan “Tingginya Angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Siapa yang Salah?” di objek wisata Woodland, Kamis 14 September 2023.
Hadir sebagai pemantik diskusi Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian melalui Kasat Reskrim AKP Anggi Eko Prasetyo, kemudian Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Kuningan, Trisman Supriatna.
Dan, Kepala UPTD PPA DPPKBPPPA Yanuar Firdaus. Adapun, Hj. Ika Acep Purnama selaku Ketua Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kabupaten Kuningan berhalangan hadir—tidak diketahui alasannya.
Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian mengemukakan, angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Kuningan dalam kurun waktu enam bulan terakhir pihaknya mencatat 25 kasus yang ditanganinya. Dimana korban mengalami tindak kekerasan seksual oleh orang-orang terdekat sebagai pelakunya.
Willi Andrian menegaskan pihaknya memproses hukum kejahatan tersebut sesuai peraturan berlaku sampai tahap sidang di pengadilan. Ia pun menuturkan masalah kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat krusial di Kabupaten Kuningan, karena Polres Kuningan sampai-sampai mendapa supervisi dari Kementerian Sosial (Kemensos) hingga tiga kali.
Oleh karena itu, Willy Andrian mengajak semua pihak elemen masyarakat agar turut berpartisipasi bahu-membahu dalam upaya pencehagan tindak kekerasan seksual di Kabupaten Kuningan. Termasuk, peduli terhadap korban ataupun penyintas dalam pemulihan traumatisnya.
Sementara itu, dialog interaktif “Tingginya Angka Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur di Kuningan Siapa yang Salah?” diikuti puluhan wartawan yang biasa bertugas liputan di Kabupaten Kuningan.
Pada sesi diskusi hanya saling mengungkap fenomena yang terjadi dari kalangan wartawan sebagaimana hasil reportase mereka di lapangan. Dan, memaparkan realita sebagaimana tupoksi para narasumber dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur di Kabupaten Kuningan.
Alhasil, tidak jelas conclusion dari diskusi antara pihak Kepolisian, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Perlindungan Perempuan dan Anak, serta wartawan sebagai peserta dialog interaktif.
Apakah pewarta hadir sebatas meliput lalu mengabarkan apa yang didiskusikan pemateri? Tapi, kenyataan wartawan menjadi audiens yang melontarkan berbagai pertanyaan. Hanya tercipta kesadaran kolektif bahwa pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, namun tidak jelas solusi seperti apa yang harus diterapkan. Dan, entah siapa yang salah?***
Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.
Respon (1)