8 Tahun Bermasalah, DPRD Kuningan Kumpulkan Pihak Terkait Penyelesaian Pipa Ilegal Mata Air Kaduela

Tanggapi temuan pipa ilegal, diduga ada pihak melakukan praktik eksploitasi terhadap sumber mata air di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dimana sudah 8 tahun tanpa izin usaha resmi, membuat DPRD setempat memanggil pihak-pihak terkait.
Tanggapi temuan pipa ilegal, diduga ada pihak melakukan praktik eksploitasi terhadap sumber mata air di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dimana sudah 8 tahun tanpa izin usaha resmi, membuat DPRD setempat memanggil pihak-pihak terkait, Selasa 5 September 2023.*

DIALEKTIKA — Ihwal temuan pipa ilegal, diduga ada pihak melakukan praktik eksploitasi terhadap sumber mata air di Desa Kaduela, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dimana sudah 8 tahun tanpa izin usaha resmi, membuat DPRD setempat memanggil pihak-pihak terkait.

DPRD Kuningan, melalui Komisi II Bidang Perekonomian, memanggil Pememerintah Desa Kaduela (Kades dan BPD), Camat Pasawahan, Kapolsek Pasawahan, Balai TNGC (Taman Nasional Gunung Ciremai), PAM Tirta Kamuninga, calon investor dan konsultan.

Pemanggilan stakeholder tersebut, dikemukakan pihak Komisi II DPRD Kuningan sebagai langkah penyelesaian masalah pipa ilegal yang diduga eksploitasi mata air Desa Kaduela, dengan menggelar rapat di ruang Banggar, Selasa 5 September 2023.

Rapat dipimpim Mohamad Apip Firmansyah dari Fraksi PKB. Adapun pengutaraan tuntutan warga Desa Kaduela, oleh Anggota Komisi II DPRD Kuningan disampaikan Saw Tresna Septiani dari Fraksi Golkar, dan Yaya dari Fraksi PKS.

Bahwa pihaknya sebagaimana menjalankan fungsi pengawasan kemudian memfasilitasi keluhan masyarakat dengan adanya dugaan eksploitasi sumber mata air di Desa Kaduela dan terindikasi adanya tindak arogansi.

“Kita hidup di negara hukum, nah ini sejak 2015 habis izin usahanya kenapa belum ngurus lagi, lantas ngambil air seenaknya tapi tidak ngurus kewajibannya. Jadi ini atas dasar tuntutan masyarakat!” tegas Saw Tresna.

“Terkait izin-izin yang sudah dijelaskan jadi sampai hari ini tidak berizin. Kenapa kok kasus ini sudah sampai Tipiter juga kok seolah nyaman-nyaman saja. Ini ada apa? Kami tanda tanya. Intinya masalah perizinan dan soal Pak Fahmi yang kita nilai arogan,” tandasnya lagi.

Mohamad Apip selaku pimpinan rapat menegaskan lagi bahwa pihaknya mengarahkan bagi pengusaha yang mengambil manfaat mata air Desa Kaduela dan tidak berizin harus segara terkordinasikan dengan PAM Tirta Kamuning Kuningan. Pokoknya, dalam beberapa pekan diharapkan bisa selesai mengurusnya—jangan sampai berlarut-larut lagi.

Yaya menambahkan hasil investigasinya, ada temuan hampir 6 pipa ilegal, yang disalursebarkan lagi hampir 60 pipa ke sejumlah bidang usaha di Kabupaten Cirebon. Dan ia menginginkan selain pihak yang hadir, Dinas Kehutanan pun harus ikut terlibat dalam penyelesaian masalah ini.

“Hasil investigasi di beberapa titik, juga bertanya ke masyarakat, saya dan rekan-rekan Anggota Komisi II DPRD Kuningan menemukan adanya pipa ilegal yang tersalur ke Cirebon. Maka harus tegas, segera dilakukan penutupan, supaya membuka pembicaraan diskusi dari pihak yang ditutup saluran airnya datang sendiri ke sini,” ujarnya.

Pimpinan rapat lalu menegaskan lagi, dengan meminta jaminan kepada Balai TNGC, Camat Pasawahan, bahkan kepada Kapolsek Pasawahan didesakna ada penindakan secara hukum.

Kepada pihak PAM Tirta Kamuning Kuningan diminta mengedukasi ke masyarakat Desa Kaduela terkait rencana kerjasama dengan Pemkab Indramayu.

Polsek Pasawahan mengiyakan kalau pihaknya pun menemukan saluran pipa ilegal pada mata air di Desa Kaduela. Dan menyatakan siap berkomitmen untuk menertibkan, walaupun hasilnya nanti terdapat lagi temuan pipa ilegal baru.

“Terkait masalah ini sudah sampai di Tipiter itu diketahui ketika kami melakukan pertemuan dengan masyarakat Kaduela. Kami merasa kesulitan karena masalah ini sudah masuk Tipiter pada 2021, dan saya juga baru jadi Kapolsek per bulan Juli 2023. Komitmen kami siap akan menertibkan walaupun yang temuan ada 6, tapi kalau ternyata banyak akan kami tertibkan semua,” tegas Kapolsek Pasawahan Iptu Agus Budi Wahono. 

Kepala Desa Kaduela, Yayat Suyatna meminta agar pihaknya tidak diadu-adukan dengan masyarakat. Dia menuturkan sempat menghadapi amuk masa, bahkan kalau tidak secara tenang menghadapinya dikatakannya bisa saja terpancing emosi dan mengadukan secara hukum.

“Kepala desa dari sekian kades lain baru hari ini berani mempermasalahkan ini sampai didemo ratusan warga saya,” kesalnya.

“Terkait permasalahan, kami pun meminta ada penertiban terhadap saluran pipa ilegal perorangan itu,” ucapnya.

Satu hal mengagetkan, pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kaduela, menceritakan pernah ada H. Fahmi dari pihak PT. Kayuagung Pilar Kencana selaku pihak terduga pemilik saluran pipa ilegal, sempat datang menemui warga Desa Kaduela membagikan sembako tapi dikawal oleh Brimob.

“Sempat ada Haji Fahmi datang bagi-bagi sembako, cuma lucunya dikawal Brimob. Hal ini menjadi traumatis ke masyarakat,” ungkap mereka.

Adapun pernyataan dari Plt. Direktur PAM Tirta Kamuning, Ukas Suharfaputra, bahwa semua masalah sudah mengkristal dalam diskusi ini. Dan semua pihak tegas ingin menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Soal waktu untuk kerjasama dengan Pemkab Indramayu, dari sisi kita sudah menjadwalkan terkait konstruksi selesai Desember 2023,” tukasnya.

Dan pernyataan terakhir dari Kepala Balai TNGC Maman Surahman, pihaknya sepakat dengan Kapolsek Pasawahan, siap menertibkan pipa-pipa ilegal yang dimaksud. Akan tetapi harus ada tahapan proses seperti edukasi dan langkah-langkah strategis untuk mendesain teknis, schedule, serta akan berkordinasi dengan PAM Tirta Kamuning, Forkopimcam, Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air, Bagian Ekonomi Setda Kuningan, serat Pemdes Kaduela.

“Kedua, dari perizinan perizinan yang dimiliki PAM Tirta Kamuning segera direalisasikan supaya ada kontribusi. Intinya kami support,” katanya.

Terakhir, pimpinan rapat Mohamad Apip meminta jaminan kepada pihak Balai TNGC harus komitmen dan segera dibuatkan perjanjian kerja bersama dalam penyelesaian masalah dugaan eksploitasi mata air dengan adanya kasus pipa ilegal di Desa Kaduela.***

Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *