DIALEKTIKA — Ratusan massa ojek online, ojol Cirebon demo luruk gedung DPRD setempat lalu menerabas masuk paksa temui Sekda, menuntut segera merealisasikan BLT ojol Kota Cirebon, Jawa Barat, Tahun 2022, Rabu 9 Agustus 2023.
Ratusan massa pengemudi ojek online (ojol) dari wilayah Cirebon menggelar seruan aksi untuk menuntut 7 petisi di depan Balaikota Cirebon Jalan Siliwangi Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon.
Petisi pertama, menuntut segera merealisasikan BLT ojol Kota Cirebon tahun 2022.
Kedua, dibuatkan Perda atau Perwali terkait kepastian status hukum ojol.
Ketiga, kepastian terhadap aplikator yang tidak memiliki kantor operasional di Kota Cirebon untuk segera ditindaklanjuti.
Keempat, terapkan aturan pemerintah pusat (Pemenhub nomor 667 tahun 2022) berupa biaya sewa penggunaan aplikasi diterapkan paling tinggi 15 persen.
Kelima, pembatasan untuk driver ojol roda 2 dan dibuatkan Perda.
Keenam, hilangkan doble order. Ketujuh, penyesuaian tarif non bike agar segera dibuatkan Perda untuk mengatur tarif tersebut.
Sebelumnya, massa aksi berkumpul di Jalan Ciptomangunkusumo untuk menuju Balaikota.
Setibanya di depan Balaikota, ratusan massa menyuarakan orasi di depan gedung Balaikota Cirebon.
Tak berlangsung lama, massa yang tak sabar untuk bertemu Wali Kota merangsak masuk. Didepan gerbang, massa dihadang puluhan petugas.
“Karena dorong-dorongan mungkin tidak sengaja tangan petugas terkena muka saya. Keadaan saya tidak apa-apa, itu tidak sengaja,” kata salah satu ojol, Nurmaulana.
Sementara, Koordinator Aksi, Tryas Moekhamad Purnawarman menuturkan, poin utama atau yang mendasari dilakukannya aksi adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.
“Kami membawa 7 petisi,” tuturnya.
Setelah itu, ratusan ojol yang tidak bisa masuk ke Balaikota menuju gedung DPRD Kota Cirebon yang berada di depan Balaikota.
Mereka bertemu salah satu anggota dewan, Novel, Kadishub, Andi Armawan, dan Sekretaris Daerah (Sekda), Agus Mulyadi. Mereka menandatangani ketujuh petisi tersebut.
“Kami sudah menjawab ketujuh petisi tersebut. Beri kami waktu tiga bulan untuk menyelesaikan,” kata Agus Mulyadi.***
Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.
