Ketua Komisi 1 DPRD Kuningan : Moratorium Pendirian Objek Wisata Baru di Palutungan-Cisantana, Urgent!

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan, Deki Zaenal Mutaqin, pentingnya moratorium objek wisata baru di kawasan Palutungan, Desa Cisantana
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Deki Zaenal Mutaqin, tegaskan pentingnya segera dikeluarkannya kebijakan moratorium untuk pendirian objek wisata baru di kawasan pariwisata Palutungan, Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur.*

DIALEKTIKA — Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Deki Zaenal Mutaqin, tegaskan pentingnya segera dikeluarkannya kebijakan moratorium untuk pendirian objek wisata baru di kawasan pariwisata Cisantana, Kecamatan Cigugur.

Ditemui di Gedung Perundingan Linggajati, di sela acara Gebyar 10.001 Bendera Merah Putih, Minggu 20 Agustus 2023, politisi Partai Gerindra, Deki Zaenal Mutaqin, bahwa pihaknya bersama anggota DPRD lainnya telah melakukan sidak ke kawasan pariwisata Cisantana, khususnya Palutungan.

Di sana, ia mengungkapkan temuan-temuan yang harus segera dan sifatnya penting ditindaklanjuti.

“Yang jelas kalau kita lihat kawasan pariwisata Cisantana, disana ada catchment area sebagai tempat untuk menyerap menyimpan dan mengalirkan air fungsinya hari ini kita bisa rasakan bersama. Silakan kita kroscek, mari kita survei, saya sudah datangi penduduk-penduduk lokal atau wilayah-wilayah yang terbiasa terbagi oleh air itu ada efeknya. Maka dilarang keras di wilayah catchment area didirikan bangunan permanen,” tegas Deki.

Politisi yang dikenal sebagai seniman teater ini mengajak kepada semua pihak agar bersikap objektif untuk membangun kesadaran kolektif, tidak saling menyalahkan, tapi saling menyadari. Sehingga, dapat menghadirkan solusi atas permasalahan terkait penataan kawasan pariwisata di Kabupaten Kuningan, khususnya untuk Desa Cisantana, Kecamatan Cigugur.

Menurutnya, sektor pariwisata harus bisa membangun ekonomi masyarakat Kabupaten Kuningan terutama warga setempat lokasi kawasan objek wisata. Dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan, yang terjaga baik.

“Jangan sampai merusak alam. Yang mengkhawatirkan bagi kita kenapa penyusunan RDTR baru sangat penting, saya dan teman-teman mengusulkan untuk disegerakan bahkan sebelum RDTR keluar kami mengusulkan dilakukan moratorium atau penundaan dan penghentian sementara. Karena menurut kami, itu sudah sangat mengkhawatirkan dan harus segera diselamatkan,” tukasnya.

Deki Zaenal Mutaqin menegaskan lagi, kalau sampai dibiarkan berpotensi menjadi prototype, “kenapa yang itu bisa saya enggak bisa. Kenapa yang punya saudara itu bisa, saya ingin berinvestasi tidak bisa. Maka harus harus ada intervensi atau wewenang dan kewenangan pemerintahan daerah tentang urgent-nya moratorium pendirian objek wisata baru di Cisantana.”

Ditanya tentang inpeksi mendadak yang dilakukan DPRD Kuningan ke kawasan wisata Palutungan di Desa Cisantana, apakah mendapatkan temuan ada objek wisata yang melanggar aturan, Deki menjawab, “kemarin kita kroscek, lalu kita tanyakan ke SKPD terkait,  sampai sejauh ini mereka juga belum memberikan jawaban yang pasti. Mereka bilang soal palutungan ini seperti kita membuat Surat Izin Mengemudi. SIM diberikan tapi katanya di jalan bisa jadi ugal-ugalan.”

Diartikannya bagai rambu-rambu yang sudah ditetapkan di wilayah, tapi mengenai komitmen mungkin ada beberapa yang sedikit melanggar atau banyak melanggar. Yang seharusnya tidak dibangun permanen, ternyata dibangun permanen. Yang seharusnya di wilayah itu tidak dibangun, diganggu, karena itu merupakan tanah serapan air, tapi tetap dibangun dan diganggu.

“Sehingga mengganggu serapan itu bagi saya kalau memang pemerintah daerah hari ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, kita ketahui bersama, mungkin terjadi defisit ratusan miliar, tapi bukan berarti untuk mendongkrak PAD atau pendapatan asli daerah kita mengorbankan alam yang seharusnya kita jaga itu poin intinya,” tandas Deki.

Jangan Kongkalikong

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Deki Zaenal Mutaqin, juga menegaskan bahwa pihaknya menyerukan kepada seluruh investor atau pemilik objek wisata di kawasan Cisantana harus taat hukum yang berlaku.

“Soal objek wisata apapun itu namanya mau tadi apa panggil mau Varvara Hill, mau D’orchid, mau Arunika, mau Botanika, mau apapun itu, pokoknya mereka harus mengikuti ketentuan-ketentuan aturan yang sudah ada. Maka, untuk menuju ke sana, saya dan teman-teman yang satu paham, yang sudah melakukan kajian, meskipun kajiannya agak berbeda-beda sedikit, tapi kami menyimpulkan untuk soal wisata Palutungan ini sudah selayaknya pemerintahan daerah mengeluarkan moratorium atau penundaan sementara, atau penghentian sementara,” ujarnya.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan, jika moratorium telah diterbitkan, maka siapa pun yang hendak ataupun sedang membangun tempat usaha wisata di Palutungan, Desa Cisantana, harus menghentikannya.

“Sampai pada titik aturan yang jelas kaitan dengan RDTR dikeluarkan, dan bila sudah ada moratorium sah, jadi siapapun pemiliknya, siapapun yang memiliki usaha di sana walaupun itu punya kepala daerah harus patsun patuh atas aturan atau regulasi yang nanti dikeluarkan oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurutnya, prinsip dasarnya hukum harus bersikap sama tidak melihat profesi, tidak melihat bendera, tidak melihat warna, tidak melihat jabatan. Jadi, produk hukum itu harus adil seadil-adilnya ditegakkan.

“Dan ingat, hukum itu sifatnya memaksa siapapun harus tunduk taat patuh terhadap aturan hukum yang ada. Itu intinya moratorium itu penghentian untuk kegiatan wisatanya atau kegiatan investasinya. Kalau dalam kacamata saya, minimal pembangunannya dihentikan dulu kalaupun sekarang sektor wisata geliatnya sedang bagus di Palutungan,” ujar Deki.

Pasalnya, lanjut dia, semua pihak harus menghormati dan mendukung sektor-sektor yang bisa terbangun di wilayah Palutungan, Desa Cisantana. Baik itu sektor pariwisata, sektor ekonomi, dengan catatan tidak mengganggu wilayah-wilayah konservasi alam yang sudah jelas fungsinya untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

“Kalau sudah ada RDTR yang baru, akan kita dorong nanti menjadi Perda. Tapi sampai sejauh ini belum ada, acuannya masih ke rencana tata ruang wilayah (RTRW), mungkin melalui TKPRD. Maaf saya agak kasar bilangnya, jadi kalau aturannya sudah ada, enggak ada tuh yang kongkalikong,” tandasnya.

Deki juga mengisyaratkan, kendati perizinan usaha sekarang melalui sistem OSS (online single submission) langsung ke pusat. Akan tetapi, pihak pemerintah daerah harus dan dapat melakukan peninjauan, apakah izin usaha itu layak terbit atau tidaknya. Dikarenakan, menjadi pihak yang paling mengetahui ihwal seluk-beluk tentang kondisi dan situasi sebenarnya di lapangan.***

Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *