Bocoran Calon Pj Bupati Kuningan Pengganti Acep Purnama Ungkap Ketua DPRD Nuzul Rachdy : “Berat”

Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy beri bocoran calon Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama, sebut bakal berat tugas dan resikonya nanti.
Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, SE., saat dijumpai di ruang kerjanya, Jumat 11 Agustus 2023, mengemukakan, pihaknya masih menunggu suart perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dalam melaksanakan tahapan pengusulan calon Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama, hingga mengadakan sidang paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dan pengangkatan Pj Bupati Kuningan.

DIALEKTIKA — Siapa bakal menjadi penjabat atau Pj Bupati Kuningan pengganti H. Acep Purnama, SH., MH., makin menghangat diperbincangkan masyarakat Kabupaten Kuningan, Jawa Barat sekarang ini.

Sebagaimana diketahui, pihak-pihak yang dapat mengajukan calon pengganti Bupati Kuningan H. Acep Purnama, untuk di daerah adalah DPRD Kabupaten Kuningan, selain juga akan ada usulan nama dari DPRD tingkat provinsi dan pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Nuzul Rachdy, SE., saat dijumpai di ruang kerjanya, mengemukakan, pihaknya masih menunggu suart perintah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, dalam melaksanakan tahapan pengusulan calon Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama, hingga mengadakan sidang paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati dan pengangkatan Pj Bupati Kuningan.

“Penetapan Pj Bupati diatur berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023. Nah tahapannya karena Bupati dan Wakil Bupati Kuningan habis masa jabatannya tanggal 4 Desember 2023 maka sebelum 4 Desember kita harus mengusulkan nama-nama calon Pj Bupati pengganti Acep Purnama,” terangnya.

“Nah kapan diusulkannya Pj Bupati itu, maka kita menunggu surat dari Kemendagri. Apabila surat dari Mendagri sudah kami terima, maka kami akan memproses usulan 3 nama sesuai dengan Permendagri Nomor 23,” tambah Nuzul Rachdy.

“Nanti dari surat Kemendagri itu, saya melihat dari kabupaten lain memerintahkan kepada kita untuk mengusulkan tiga nama. Tiga nama yang nanti kita sampaikan dari daerah itu dari DPRD Kabupaten Kuningan, kemudian nanti provinsi juga mengusulkan tiga nama, dan kemudian tiga nama lagi dari Kemendagri. Jadi, total 9 nama,” jelas Nuzul Rachdy.

“Dan sembilan nama ini bisa double ya. Misalnya DPRD daerah mengajukan si A, si B, si C, kemudian provinsi juga nyangkut ada dari tiga nama tersebut atau salah satu diantara tiga itu bisa sama juga yang diusulkan Kemendagri,” imbuhnya.

Adapun perihal syarat yang berhak dicalonkan sebagai Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama, adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan реngаlаmаn dі bіdаng реmеrіntаhаn, serta реnіlаіаn kіnеrjа mіnіmаl kаtеgоrі bаіk, dаn mеruраkаn JPT Pratama (jаbаtаn ріmріnаn tіnggі рrаtаmа) di lingkup pemerintahan уаng mampu mеmіmріn Sеkrеtаrіаt Dаеrаh, Sеkrеtаrіаt DPRD, Inѕреktоrаt, Dіnаѕ Dаеrаh, Bаdаn Dаеrаh, dаn jаbаtаn lаіnnya ѕеtаrа dеngаn Eѕеlоn II.

“Untuk Pj Bupati itu adalah eselon 2A. Kalau di Permendagri tidak disebutkan eselon 2A nya. Tapi kami juga bisa menunjuk calon dari ASN Pemda Provinsi atau Pusat, tidak musti ASN Pemkab Kuningan saja,” jelas Nuzul Rcahdy.

Untuk saat ini yang tengah dipersiapkan oleh DPRD Kuningan selain mengusulkan tiga nama calon Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama, adalah menyiapkan pula sidang paripurna pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati.

“Jadi sebelum 4 Desember itu sudah dilakukan paripurna pemberhentian, tapi Bupati Acep Purnama belum definitif berhenti, kan nunggu supaya tidak ada kekosongan. Baru setelah Gubernur Jabat melantik dan memberhentikan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah habis masa jabatan, yang lantik nanti Pj Gubernur Jabar karena sekarang gubernur kan sudah dilakukan pemberhentian oleh sidang paripurna. Tapi ia juga belum berarti dia berhenti, dia masih melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya,” jelasnya lagi.

Ditanya tentang sosok ideal Pj Bupati Kuningan pengganti Acep Purnama di tengah kondisi keuangan daerah Pemkab Kuningan yang sedang defisit, Ketua DPRD menyebutkan, harus yang bisa menyelesaikan, harus yang bisa meminimalisir persoalan. Karena persoalan di Kabupaten Kuningan yang harus diselesaikan terutama mengenai kondisi fiskal mengenai kemiskinan, maka Pj Bupati Kuningan harus yang visioner sanggup menyelesaikan persoalan-persoalan berat tugasnya. Semua pejabat juga berat memang tugasnya, ya resiko dari seorang pejabat,” tukasnya.***

Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *