Hari Buruh Internasional 2023, Aksi Aliansi Buruh Bandung Raya Tuntut Pencabutan UU Cipta Kerja

Aksi Hari Buruh Internasional (May Day 1 Mei 2023) Aliansi Buruh Bandung Raya turun ke jalan demonstrasi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.
Aksi Hari Buruh Internasional (May Day 1 Mei 2023) Aliansi Buruh Bandung Raya turun ke jalan demonstrasi menuntut pencabutan UU Cipta Kerja.*

DIALEKTIKA — Hari Buruh Internasioanal 2023, Aliansi Buruh Bandung Raya kembali turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan utama dalam May Day, Senin 1 Mei 2023, “Pencabutan UU Cipta Kerja.”

Sungguh pemandangan yang baru lagi bisa disaksikan setelah hampir tiga tahun dilanda pandemi Covid-19, kini ribuan massa aksi Aliansi Buruh Bandung Raya kembali bisa merayakan Hari Buruh Internasional atau May Day.

Ungkap seorang massa aksi Aliansi Buruh Bandung Raya, Ajat yang akrab dengan sapaan Jeath Tardi dari elemen Local Initiative for OSH Network (LION) Indonesia, ia mengemukakan serasa ruh perjuangan kembali bergemuruh dengan seruan kritik hingga protes menentang kesewenang-wenangan majikan dan penguasa yang menindas kaum pekerja.

“Hidup buruh! Hidup buruh! Ayo bergerak! Buruh-buruh sedunia bersatulah!” seru Jeath Tardi membakar semangat massa aksi Aliansi Buruh Bandung Raya.

Menurutnya, kendati semua terlihat membaik, tetapi tidak dengan urusan perbaikan nasib kelas pekerja.

“Beberapa waktu silam, kita menyaksikan para pengurus publik sibuk meloloskan beragam paket regulasi (Perppu Ciptaker, Permen 18/2022, RKUHP, dan Permenaker 5/2023) yang akan membuat kelas pekerja semakin sengsara sedangkan para majikan dan bos-bos besar industri menjadi semakin nyaman berada di surga kekayaan mereka,” geramnya.

Sekedar pengingat, lanjut dia, seluruh regulasi tersebut merupakan ikhtiar pengurus publik untuk memfasilitasi para majikan dan bos-bos besar industri agar dapat berbisnis dengan mudah dan dapat untung besar.

Dengan mempreteli hak-hak rakyat, Perppu Cipta Kerja memberikan jaminan perizinan mudah, tanah produktif, buruh murah dan patuh, serta kawasan industri siap pakai dengan infrastruktur yang lengkap.

“Teranyar adalah Permenaker 5/2023 yang melegalkan pemotongan upah sebesar 25%. Sang Menteri Ida Fauziyah berkelit bahwa keputusan ini diambil untuk menyiasati penurunan ekspor akibat resesi,” ungkapnya.

“Nyatanya, niat Ida tidak semulia itu, aturan itu dibuat atas permintaan para asosiasi pengusaha untuk menyelamatkan kerajaan bisnisnya dan menjadi buruh sebagai tumbal krisis ekonomi,” jelasnya lagi.

Kemudian, cerita berlanjut pada kisah pelucutan hak-hak buruh dan pemiskinan rakyat. Ada cerita memilukan dari berbagai tempat. Setiap menjelang ramadhan dan sesudahnya, para majikan dan bos-bos besar industri akan memecat para buruhnya guna menghindari pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR).

Adapun pernyataan sikap dari Aliansi Buruh Bandung Raya, bahwa para buruh juga harus menghadapi rezim upah murah dan jam kerja panjang yang melelahkan. “Bagaimana buruh bisa sejahtera, apabila upah kami tak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dan kami terancam tak berbagai penyakit berbahaya yang mengancam kesehatan fisik dan mental akibat jam kerja panjang. Belum lagi, seluruh waktu hidup kami habis di tempat kerja. Dan, rasanya sangat mustahil memiliki waktu luang untuk bersosial dengan keluarga maupun teman-teman kami.”

Sementara, para buruh perempuan harus menanggung beban ganda di ranah domestik dan produksi. Sebagai perempuan tangguh, mereka akan terbangun di pagi hari melakukan aktivitas mencuci, memasak, membereskan rumah hingga mengurus keluarga dan lalu pergi bekerja.

Kerja yang dilakukan buruh perempuan sama sekali tidak dihitung oleh para majikan atau pengurus publik bagian perburuhan. Mereka hanya menganggap tugas perempuan di ranah domestik hanyalah untuk meregenerasi tenaga kerja cadangan berikutnya dan memastikan anggota keluarga yang bekerja tetap bugar untuk bekerja esok hari.

Ketika sudah berada di tempat kerja, para buruh perempuan harus berhadapan dengan majikan yang mewujud sebagai laki-laki mesum dan menghalang-halangi hak cuti haid agar buruh perempuan tetap bekerja dan diperas keringatnya.

Kisah lainnya adalah perampasan lahan yang terjadi di banyak tempat, khususnya wilayah Bandung Raya. Setelah penggusuran di Tamansari, Jalan Karawang, dan wilayah lainnya, kini Pemkot Bandung akan merencanakan hal yang sama di wilayah Bandung lainnya.

Melalui penetapan SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (2020), pemkot yang bekerjasama dengan developer bisa menggusur kapan saja 251 Rukun Warga yang tersebar beberapa titik di Kota Bandung.

Dan, sialnya rakyatlah yang akan menjadi tumbal dari seluruh pembangunan tersebut dan menjadikan kita sebagai pengungsi di wilayah sendiri. Apapun yang negara lakukan, rakyat akan selalu menjadi tumbalnya.

Kita sudah paham bahwa para pengurus Indonesia menjadikan Indonesia wilayah ‘ekonomi pengunjung’; tentu saja urusan kesejahteraan kelas pekerja bukan hal utama. Selama itu pula pelucutan hak-hak buruh dan pemiskinan rakyat terus berlangsung dan harus terus dilawan.

Berdasar seluruh paparan tersebut, Kami Aliansi Buruh Bandung Raya (ABBR) menyerukan persatuan rakyat! karena dalam kondisi hari ini, persatuan rakyat dibutuhkan untuk dapat melawan seluruh kesewenangan para majikan, bos-bos besar industri dan penguasa negara untuk dapat mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan.***

Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *