DIALEKTIKA — Baru-baru ini tercium aroma perseteruan antara Pemerintah Desa Paniis, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dengan Perumda Aneka Usaha milik Pemkab.
Persoalan ditengarai tudingan Pemdes Paniis terhadap Perumda Aneka Usaha yang sebelumnya dikenal PDAU Kuningan dinilai kurang kooperatif sikapnya.
Kamis 27 Oktober 2022, para perangkat Desa Paniis terlihat berkumpul di kantor Pemdes setempat, dengan dipimpin Kepala Desa Raski Baskara, juga dihadiri Ketua BPD, Nana Sumiarna.
Semuanya begitu serius membahas persoalan tentang Perumda Aneka Usaha Kuningan. Terpantau, Kades Paniis menjajaki pendapat dari para perangkatnya mengenai tindakan Perumda Aneka Usaha Kabupaten Kuningan yang dinilai kurang kooperatif.
Ketika ditanya duduk perkaranya, Kades Paniis mengutarakan bahwa pihak Pemdes sudah punya keterkaitan dengan Perumda Aneka Usaha Kuningan sejak dahulu semasa masih bernama PDAU.
Disebutkannya terkait kemitraan dalam pemeliharaan objek wisata alam Cipaniis, yang lokasinya berada wilayah Desa Paniis.
Sebagaimana diketahui, kepemilikan tanah objek wisata Cipaniis merupakan milik Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC). Akan tetapi dalam pengelolaannya dipegang oleh Perumda Aneka Usaha Kuningan.
“Dulu memang kami Pemdes Paniis memperoleh revenue dari bagi hasil keuntungan objek wisata Cipaniis. Namun pada Maret 2021 pihak PDAU menyatakan tak bisa lagi memeberikan sharing profit kepada kami,” ungkap Raski.
“Tentu kami kecewa, pasalnya urusan kebersihan dan sebagainya masyarakat desa yang kena dampaknya. Maka dari itu kami menuntut bagi hasil seperti dulu adalagi. Karena untuk mengurusi kebersihan di sekitar objek wisata kami perlu anggaran untuk operasional atau tenaganya,” imbuhnya.
Adapun yang menjadi buah kekesalan bagi para aparatur Pemdes Paniis, yaitu selama ini pihaknya sudah mencoba melakukan koordinasi kepada pihak Perumda Aneka Usaha Kuningan.
“Pekan kemarin pun kami, perangkat desa menyambangi kantor PDAU, namun janji bertemu Ibu Direkturnya jam 10.00 WIB katanya sedang ada agenda. Kami memahaminya karena beliau orang penting maka sedia menunggu karena kata stafnya satu dua jam mungkin selesai,” tuturnya.
“Namun sampai pukul satu siang lebih tak kunjung jua datang, lelah kami menunggu tanpa kabar. Paling enggak kasih tahu dong kami sedang ada apa sebenarnya, lalu apakah tak bisa dibuatkan janji temu baru,” gerutu Raski.
Bahkan dikatakan Kades Paniis, pihaknya melaui BUMDes siap jika harus menjadi pengelola objek wisata Cipaniis, dengan menyatakan kesiapan kepada Bupati Kuningan selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM) Perumda Aneka Usaha, bisa memberikan setoran hasil keuntungan pengelolaan objek wisata Cipaniis sebesar Rp200 juta per tahunnya.
“Silakan kroscek sekarang dipegang PDAU berapa tiap tahun keuntungan yang disetorkan untuk masuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), kalau kami menawarkan dua ratus juta Rupiah, terserah bentuk kerjasamanya. Apa kami menjadi pihak ketiga dari Perumda Aneka Usaha atau ditunjuk Pemkab Kuningan langsung. Dan kami pun siap membangun atau mengembangkan infrastruktur objek wisata alam Cipaniis biar gak kumuh, gak ada perubahan membosankan, biar pengunjung terkesan hingga makin banyak lagi nanti pengunjungnya,” tandas Raski.
Hal itupun diamini Ketua BPD Paniis, Nana Sumiarna, dikatakannya, selama ini pihak Perumda Aneka Usaha Kuningan hanya bisa menyosialisasikan program, “akan membangun inilah, membuat itulah. Tapi kenyataan urusan kebersihan di area objek wisata Cipaniis saja belum terperhatikan baik.”
“Paling mengkhawatirkan dugaan kami ada kebocoran dari tiket, yang mana selama ini dari penjualan tiketlah sumber pendapatan objek wisata Cipaniis. Contoh kasus misalkan ada pengunjung suruh bayar tapi gak dikasih tiketnya. Nah uangnya itu lari kemana? Perkara ini kami sering monitor, karena pihak Pemdes diperintahkan Pak Bupati suruh menjaga kondusifitas di sekitar objek wisata. Tapi kalau kami cuma dikerjakan, ya bagaimana, kan Pemdes juga harus mengeluarkan tenaga, waktu, sampai pikiran,” gumam Nana.
Inti permasalahan antara Pemdes Paniis dengan Perumda Aneka Usaha Kuningan, bahwa masyarakat di sekitar objek wisata Cipaniis yang dikelola PDAU itu menginginkan adanya perhatian, entah dalam bentuk bagi hasil keuntungan berupa materi, atau turut berpartisipasi dalam peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) warga Cipaniis, misal melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) secara berkelanjutan.
“Terlebih, syukur-syukur BUMDes Paniis diikutsertakan dalam pengelolaan objek wisata Cipaniis,” ungkap seluruh perangkat desa dengan kompaknya.
“Untuk itu kami ingin secara kekeluargaan mengajak pihak PDAU Kuningan dapat duduk bersama memusyawarahkan mencari win win solutions. Kalau masih kurang kooperatif langkah kami mau mendesak DPRD mendengar aspirasi masyarakat Desa Paniis agar membuka ruang audiensi, mempertemukan kami dari Pemdes Paniis dengan pihak Perumda Aneka Usaha Kuningan,” tegasnya.***
Simak Artikel Terkait: Perumda Aneka Usaha (PDAU) Kuningan Jadikan BUMDes dan Koperasi Mitra Bisnis, Bupati Pesan Begini
Baca juga berita-berita menarik Dialektika.id dengan klik Google News.
